Wapres Minta Perusahaan Sawit Besar Perkuat Kemitraan dengan Petani

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta agar perusahaan-perusahaan kelapa sawit besar dapat memperkuat kemitraan dengan petani.

“Perkuat jalur kemitraan antara petani dengan perusahaan besar, termasuk pada program Peremajaan Sawit Rakyat,” ujar Ma’ruf dikutip dari Antara, Jumat (3/3/2023) di Istana Wapres, Jakarta.

Wapres Ma’ruf menyampaikan hal tersebut saat membuka Musyawarah Nasional ke-11 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Tahun 2023. Turut hadir Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono, dan pejabat terkait lainnya.

Menurut Ma’ruf, kemitraan merupakan kata kunci dalam industri sawit, sekaligus elemen penting yang berkaitan dengan aspek persaingan usaha dan keberlanjutan industri ke depan.

Prinsip kemitraan yang didasari asas manfaat, berkelanjutan, dan saling menguntungkan kata Wapres, harus terus dipromosikan.

“Kita tidak ingin produktivitas perkebunan saja yang meningkat, tetapi juga pendapatan dan kesejahteraan petani sawit rakyat,” jelasnya.

Yang kedua, kata Wapres, perlu adanya pendampingan dan bimbingan Sertifikasi “Indonesian Sustainable Palm Oil” (ISPO) lahan sawit rakyat.

Langkah ini menurut Ma’ruf Amin perlu ditempuh untuk menciptakan sistem usaha perkebunan sawit yang layak ekonomi. Layak sosial budaya, dan ramah lingkungan.

ISPO seharusnya dipenuhi oleh petani sawit rakyat pada tahun 2025. Namun, faktanya, sertifikasi ISPO untuk lahan kelapa sawit rakyat sejak 2020 masih jauh dari realisasi.

“Kita juga ingin membangun kepercayaan dunia atas kualitas tata kelola kelapa sawit Indonesia,” ujar Wapres.

Ketiga, perusahaan diminta untuk meningkatkan dan mengoptimalkan program “Corporate Social Responsibility” (CSR) untuk masyarakat sekitar kebun. Termasuk untuk lingkungan lestari, kesehatan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat.

Keempat, meningkatkan kepeloporan anggota GAPKI dalam mengembangkan wilayah-wilayah terpencil dengan tetap menjaga kelestarian alam setempat.

“Banyak daerah di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi telah berkembang karena ekonomi kelapa sawit,” ungkapnya.

Pola Kemitraan

Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan agar ditingkatkan. Karena menurut Wapres, GAPKI dapat bekerja sama, membina, dan membimbing pondok pesantren untuk melahirkan santripreneur di bidang perkebunan dan industri sawit.

Menurutnya, terdapat sekitar 34 ribu pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah santri berkisar 4,76 juta orang. Sekitar 44,2 persen pesantren punya beragam potensi ekonomi.

Mulai dari pengembangan koperasi UMKM dan ekonomi syariah, agribisnis, peternakan, perkebunan maupun vokasional.

“Saya juga berharap pola kemitraan antara petani sawit rakyat dan perusahaan dapat berkontribusi mengurangi jumlah penduduk miskin di perdesaan,” kata Wapres.

Data menunjukkan, per September 2022 jumlah penduduk miskin sebanyak 26,36 juta jiwa atau sekitar 9,57 persen penduduk, di mana jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan di wilayah perkotaan.

“Terakhir, saya minta jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk segera melakukan harmonisasi regulasi. Utamanya untuk penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan serta percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat, yang realisasinya masih belum sesuai target,” tutup Wapres.

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang