Wakil Presiden atau Wapres K.H. Ma’ruf Amin mengatakan, target penurunan prevalensi stunting ke angka 14 persen menjadi “PR” bagi pemerintah Indonesia.
Permasalahan stunting ini berkaitan erat dengan permasalahan gizi buruk. Dan, untuk mengejar target tersebut, diperlukan kerja bersama dari semua pihak sebagai kuncinya.
“Saya tegaskan bahwa peran aktif, serta sinergi dan kolaborasi seluruh pihak adalah kunci dalam upaya mengatasi masalah gizi,” kata Wapres.
Wapres mengatakan itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023. Rapat digelar di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023).
Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat ini mengatakan, penuntasan persoalan gizi termasuk stunting ini tidak sekadar perkara menurunkan prevalensi.
Tetapi merupakan tugas kemanusiaan berkelanjutan sekaligus penentu kualitas kehidupan bangsa ke depan.
Untuk itu, Wapres memaparkan langkah-langkah strategis dalam percepatan penurunan stunting. Khususnya beberapa intervensi harus ditingkatkan cakupan dan kualitas pelaksanaannya.
Pada intervensi spesifik, misalnya, masih diperlukan peningkatan kapasitas kader dan petugas kesehatan untuk penggunaan alat pemantauan status gizi di posyandu. Begitu juga perangkat USG di puskesmas. Sehingga pemantauan status gizi bisa dilakukan secara cepat dan akurat.
Wapres juga mengemukakan, perlunya mendorong konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil. Pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI dengan kandungan gizi tepat, serta imunisasi dasar lengkap.
“Pada intervensi spesifik, selain isu ketahanan pangan, perbaikan praktik pengasuhan juga perlu menjadi perhatian,” pinta Wapres.
“Edukasi agar diberikan tidak hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada keluarga besar yang melakukan pengasuhan anak,” tambahnya.
Perkuat Kolaborasi
Wapres juga menekankan, pengorganisasian dan peningkatan kapasitas penggerak di lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat masih harus ditingkatkan.
“Melalui mereka, kita harus pastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan betul-betul telah diterima dan dirasakan manfaatnya oleh target sasaran,” ujar Wapres.
Selanjutnya, ia meminta, upaya percepatan penurunan stunting agar mengoptimalkan berbagai pendekatan mulai dari legal formal dan politik hingga sosial-kultural dan keagamaan.
“Perkuat kolaborasi intens dengan tokoh-tokoh dan organisasi berbasis keagamaan yang mengakar di masyarakat,” kata Wapres.
Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), selaku Wakil Ketua TP2S Pusat Muhadjir Effendy mengapresiasi berbagai aksi nyata.
Yang dilakukan pemda dan mitra pembangunan sehingga angka stunting terus turun dari 2013 dengan rata-rata penurunan 3 persen per tahun menjadi 21,6 persen pada 2022.
“Aksi nyata tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian yang sangat kuat dalam upaya mempercepat penurunan. Kita berharap target penurunan prevalensi stunting mencapai 3,8 persen per tahun dan target stunting 14 persen pada tahun 2024 dapat terwujud,” ungkapnya.
Turut hadir dalam acara ini, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Hadir juga Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Ketua Pelaksana TP2S Pusat Hasto Wardoyo. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu