Para pelaku penggilingan padi mengeluhkan adanya korporasi besar yang membeli harga beras dengan tinggi. Kondisi ini membuat banyak pengusaha penggilingan padi gulung tikar.
Karena itu, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengusulkan kepada pemerintah agar segera mengevaluasi seluruh kebijakan perberasan. Menstandarisasi penggilingan padi.
“Saya sudah mendapat beberapa laporan dan berbagai keluhan dari para pelaku usaha. Usahanya gulung tikar akibat tidak dapat bersaing harga,” kata Akmal.
Menurutnya, ada korporasi besar yang membeli gabah petani dengan harga tinggi sehingga mayoritas petani melarikan gabahnya pada satu perusahaan saja.
“Ini akhirnya menjadi persaingan tidak sehat,” tutur Akmal dalam keterangan persnya dikutip Jumat, (15/9/2023) di Jakarta.
Dikatakannya, Badan Pangan Nasional menginformasikan bahwa ada 11 ribu penggilingan yang tutup. Menurutnya, hal ini sudah menjadi fenomena yang tidak sehat. Sehingga pemerintah perlu turun tangan menyelesaikan persoalan ini.
Ia juga mendapat informasi dari pelaku beras bahwa harga gabah dibeli sebuah perusahaan dengan melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) yakni hingga Rp7.000. Hal ini sangat menyulitkan pengusaha kecil maupun sedang.
“Jarang sekali gabah petani mendapat harga sebaik itu. Biasanya harga gabah di tingkat petani, hanya selisih sedikit dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang ditetapkan,” ujarnya.
Beberapa daerah malah ditemukan harga gabah di bawah HPP.
Untuk itu, ia menilai perlu keseimbangan yang lebih baik antara keuntungan bagi petani dan kelangsungan usaha penggilingan padi.
Ia mengusulkan kepada pemerintah agar segera mengevaluasi seluruh kebijakan perberasan, menstandarisasi penggilingan padi. Sehingga meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya produksi.
Selain itu, kata Akmal, pengusaha kecil perlu dibina pemerintah agar mendapat kemitraan dengan petani. Menjalin kemitraan dengan petani untuk memastikan pasokan gabah yang stabil dengan harga yang bersaing.
Ini dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan jangka panjang.
“Mengatasi tingginya harga gabah sambil mempertahankan kelangsungan usaha penggilingan padi memerlukan pendekatan yang komprehensif. Dan, kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan,” jelasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengendalikan inflasi dengan menerapkan strategi kebijakan 4K.…
Baru-baru ini, beredar video Ketua DPRD Garut, Euis Ida Wartiah, yang menjadi sorotan publik setelah…
Pada musim 2024/2025, sejumlah klub Eropa gagal lolos ke kompetisi Eropa akibat masalah finansial yang…
Survei terbaru menunjukkan bahwa penggunaan uang tunai di Indonesia terus menurun pada tahun 2024. Menurut…
Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan warga penerima untuk tidak…
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 3.880 unit rumah bagi para korban gempa…