Berikut 4 daerah di Indonesia yang masyarakatnya paling sedikit memiliki jaminan kesehatan. Keempatnya adalah, Provinsi Jambi (55,91 persen), Provinsi Kalimantan Tengah (57,71 persen), Provinsi Maluku (59,80 persen), dan Provinsi Kalimantan Barat (59,83 persen).
Provinsi Aceh (97,50 persen) tercatat sebagai provinsi di Indonesia yang masyarakatnya paling banyak memiliki jaminan kesehatan. Disusul oleh DKI Jakarta (91,94 persen), lalu Provinsi Sulawesi Barat (88,41 persen).
Kepemilikan jaminan kesehatan menunjukkan kepesertaan terhadap jaminan kesehatan dengan tujuan untuk meringankan pembiayaan kesehatan ketika berobat. Akibatnya, pengeluaran kesehatan yang besar tidak mengganggu kesejahteraan rumah tangga.
Jaminan Kesehatan Diikuti Sistem Pelayanan Kesehatan
Pemerataan kepesertaan jaminan kesehatan yang diikuti dengan sistem pelayanan kesehatan yang merata. Diharapkan dapat mempercepat perwujudan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.
Melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Pemerintah telah menunjuk BPJS Kesehatan sebagai badan yang mengurus dan menyelenggarakan jaminan dan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), upaya pemerataan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai kebutuhan medis. Mulai dari promosi kesehatan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, dan perawatan paliatif diharapkan dapat dirasakan secara merata.
Jumlah Masyarakat Indonesia yang Memiliki Jaminan Kesehatan
Data BPS mencatat, persentase penduduk Indonesia yang memiliki jaminan kesehatan adalah sebesar 69,62 persen. Persentase tersebut sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pada tahun 2020 ke tahun 2021, persentase kepemilikan jaminan kesehatan sempat mengalami penurunan. Salah satu penyebab penurunan tersebut kemungkinan adalah pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja. Sehingga berdampak pada pengurangan kepesertaan jaminan kesehatan.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri yang terjadi pada Juli 2021, di masa-masa pandemi COVID-19 terbukti berpengaruh terhadap penurunan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Kepemilikan jaminan kesehatan yang merata merupakan upaya perluasan jangkauan akses layanan kesehatan ke seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, persentase kepemilikan jaminan kesehatan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan.
Masyarakat Berpendidikan Memiliki Jaminan Kesehatan
Pola yang menarik terlihat dari kepemilikan jaminan kesehatan menurut status ekonomi dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
Sebanyak 80,79 persen penduduk yang ada di kuintil 5 telah memiliki jaminan kesehatan, akan tetapi baru sekitar 60,52 persen dari penduduk yang ada pada kuintil 1 memiliki jaminan kesehatan.
Selanjutnya, jika dilihat menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, persentase kepemilikan jaminan kesehatan semakin tinggi seiring dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi.
Gap persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pada penduduk dengan pendidikan tamat perguruan tinggi dengan yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak tamat SD terlihat cukup tinggi, yaitu sekitar 25 persen poin.
Pendidikan berhubungan dengan pengetahuan dan akses informasi kesehatan. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pada wanita hamil dan penduduk secara umum, kepemilikan jaminan kesehatan cenderung lebih tinggi pada individu dengan status pendidikan yang lebih tinggi.
Status ekonomi dan pendidikan yang rendah juga erat kaitannya dengan sektor pekerjaan informal, yang masih menjadi tantangan dalam pemenuhan jaminan kesehatan.
Status ekonomi pada pekerja sektor informal yang cenderung tidak stabil mengakibatkan mereka kesulitan untuk membayar tagihan jaminan kesehatan secara reguler, sementara pendidikan juga berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran mengenai keuntungan kepesertaan jaminan kesehatan.
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan struktur geografis yang beragam. Keberagaman tersebut juga menjadi salah satu tantangan dalam upaya pemerataan kepemilikan jaminan kesehatan.
Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki
BPS juga mencatat, BPJS menjadi jaminan kesehatan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Persentase penduduk Indonesia yang memiliki BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar 40,37 persen. Sedangkan yang memiliki BPJS Kesehatan non-PBI sebesar 21,85 persen.
BPJS Kesehatan PBI lebih banyak dimiliki oleh penduduk di daerah perdesaan, sebaliknya untuk BPJS Kesehatan non-PBI persentasenya dua kali lebih tinggi pada penduduk di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan.
Jaminan Kesehatan Daerah
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) merupakan jenis jaminan kesehatan yang pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Beberapa jenis Jamkesda telah melebur dengan BPJS Kesehatan.
Namun demikian, masih ada Jamkesda yang berdiri sendiri sebagai jaminan kesehatan yang memberikan perlindungan untuk penduduk pada wilayah tertentu. Sebesar 7,65 persen penduduk Indonesia memiliki Jamkesda pada tahun 2022.
Provinsi Papua merupakan provinsi dengan persentase penduduk yang memiliki Jamkesda tertinggi (54,41 persen), yang artinya lebih dari separuh penduduk di Papua telah memiliki Jamkesda.
Lebih jauh, tercatat 2,81 persen penduduk yang memiliki jaminan kesehatan berupa asuransi dari perusahaan/kantor. Dan 0,58 persen yang memiliki asuransi swasta.
Kepemilikan kedua jenis jaminan kesehatan tersebut lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Selanjutnya menurut pendidikan yang ditamatkan dan status ekonomi, persentase tertinggi kepemilikan kedua jenis jaminan kesehatan tersebut ada pada penduduk dengan pendidikan tamat perguruan tinggi. Termasuk penduduk yang tinggal pada rumah tangga dengan status ekonomi tertinggi.
Penulis: Evangeline Guinevere
Editor: Dimas Adi Putra/Nabila Tias Novrianda