Pemerintah diingatkan untuk mewaspadai serbuan produk impor dari berbagai e-commerce. Salah satunya proyek sosial e-commerce ‘Project S’ milik platform media sosial TikTok. TikTok berpotensi memberikan ancaman terhadap sektor UMKM Indonesia.
Hal itu ditegaskan Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-30, di Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Karena itu, Amin mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian serius dan tindakan nyata terhadap eksistensi UMKM yang harus diperkuat. Sehingga menjadi tuan di negeri sendiri.
“Menurut Bank Indonesia, pada tahun 2022 nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai Rp476,3 triliun. Sayangnya dari nilai transaksi sebesar itu, 428,67 triliun atau 90%-nya dinikmati produsen luar negeri. Terutama dari China,” ujarnya.
Disaat UMKM lokal belum mampu bersaing, sektor UMKM kembali mendapat tantangan sekaligus ancaman.
“Diluncurkannya sosial e-commerce atau ‘Project S’ oleh platform media sosial TikTok yang juga dinamai fitur trendy beat menjadi ancaman UMKM kita,” ujar Amin.
Persoalannya, lanjut dia, saat ini terjadi pertarungan pasar di ruang kosong. Di mana regulasi e-commerce saat ini sulit dikenakan pada ‘Project S’.
Karena masih hanya dianggap platform media sosial yang membuat situasi tidak seimbang dan tidak menguntungkan bagi UMKM. Di sisi lain, Undang-Undang ITE juga sulit menjangkau ‘Project S’ tersebut karena merupakan fitur e-commerce.
“Melalui sidang paripurna ini, saya mendesak Pemerintah agar memberikan perhatian serius dan tindakan nyata terhadap isu ini. Eksistensi UMKM harus diperkuat agar menjadi tuan di negeri sendiri,” jelasnya.
UMKM membutuhkan keseriusan Pemerintah dalam membina dan mendampingi mereka agar mampu mengakses pasar. Termasuk pasar e-commerce.
“Sekaligus mampu meningkatkan kemampuan inovasi dan teknologi pemasaran yang makin berat bagi UMKM akibat serbuan produk impor,” tutup Amin AK. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang