Ekonomi

BLT Mitigasi Risiko Pangan 2024 Belum Cair, Ini Jawaban Menkeu dan Mensos

Gonjang ganjing bantuan langsung tunai atau BLT El Nino atau mitigasi risiko angan sebesar Rp600.000 bagi keluarga penerima manfaat hingga kini belum juga cair.

Padahal bantuan tersebut disiapkan pemerintah untuk periode Januari sampai Maret 2024.

Menjawab hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya belum menerima dokumen pencairan anggaran BLT tersebut dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Sedangkan BLT El Nino 2024 atau Mitigasi Risiko Pangan belum dieksekusi. Sampai hari ini kami di Kemenkeu belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi risiko pangan tersebut. Jadi belum ada pelaksanaannya,” ujar Sri Mulyani.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Sidang Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Diketahui program mitigasi risiko pangan baru ini diputuskan pemerintah pada Januari lalu. Sehingga anggarannya tidak masuk anggaran bansos tahun ini yang sudah dirumuskan pada tahun 2023 lalu.

Sedangkan untuk merealisasikan BLT migitasi risiko pangan itu dibutuhkan pengajuan penambahan anggaran bansos oleh Kemensos.

Menurut Sri Mulyani, apabila angggaran BLT El Nino 2024 tersebut resmi diajukan Kemensos maka anggaran terkait BLT tersebut akan ditambahkan Kemenkeu kepada Kemensos.

Ia menambahkan, bantuan pangan El Nino sudah disalurkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 2023 dalam bentuk beras. Sedangkan bantuan dalam bentuk tunai disalurkan oleh Kemensos yang nilainya sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 untuk tiga bulan, yakni Januari-Maret 2024.

Sementara itu, Mensos Tri Rismaharini dalam persidangan itu menyebut, BLT El Nino tidak termasuk dalam program bansos yang sudah disiapkan tahun ini.

Risma tidak berani mengajukan penambahan anggaran untuk progran yang baru diumumkan pada Januari 2024. Pasalnya, ia tidak mengetahui kondisi keuangan negara tahun ini.

“Kami tidak berani mengusulkan, Yang Mulia. Karena tidak tahu kondisi keuangan, apakah bisa apa tidak. Biasanya diadakan rapat kemudian disepakati apa gitu. Jadi, kami tidak ada mengusulkan,” kata Risma. *

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Junita Ariani/Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu

Raja H. Napitupulu

Recent Posts

Produk Indonesia Banjiri Festival Musim Semi di ​Turki

Sejumlah produk andalan Indonesia membanjiri acara festival musim semi di kampus OSTIM Technical University di…

4 hours ago

Menlu RI Lantik 14 Pejabat RI di Luar Negeri

Menteri Luar Negeri Republik Retno Marsudi melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 14 pejabat Indonesia…

5 hours ago

Penyebar Kelakuan Oknum Dishub Yang Memalak, Kini Dilaporkan

Sebuah video yang mengisahkan kelakuan oknum Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, viral. Video itu menyebutkan…

6 hours ago

Pengamat: Money Politics Seharusnya Dilegalkan Agar Pemilu Jurdil

Pengamat Politik Rusmin Effendy menilai seharus partai politik (parpol) dan DPR melegalkan praktik money politics.…

8 hours ago

Politisi Golkar Meutya Hafid Peroleh Penghargaan Alumni of The Year dari Australia

POLITISI Partai Golkar Meutya Hafid mendapatkan penghargaan Australian Alumni Awards 2024 atas peran pentingnya di…

9 hours ago

BNPB Lakukan TMC Untuk Dukung Tanggap Darurat Bencana Sumatera Barat

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Provinsi Sumatera Barat…

9 hours ago