Indonesia masih kekurangan hampir 125.000 dokter umum dan 29.179 dokter spesialis, membuat negara ini menjadi salah satu dengan rasio dokter : penduduk terendah di dunia.
Presiden Joko Widodo, saat meluncurkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan di RSAB Harapan Kita, Senin (6/5) mengatakan pada 10-15 tahun mendatang Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dengan 68 persen usia produktif.
“Tapi itu akan percuma kalau kesehatannya tidak baik. Oleh sebab itu betul-betul mati-matian, kita harus menyiapkan ini, harus merencanakan ini, harus merombak hal-hal yang kurang, harus kita perbaiki semuanya,” ujar Presiden Jokowi.
Saat ini rasio dokter dan penduduk di Indonesia menempati peringkat ke-147 di dunia dengan jumlah dokter sebanyak 156.310 orang.
Dengan target 1 dokter umum per 1.000 penduduk, Indonesia masih kekurangan 124.294 dokter umum.
Tiap tahun, ada sekitar 12.000 orang lulusan dari 117 fakultas kedokteran (FK) di Indonesia.
Sementara jumlah dokter spesialis di Indonesia mencapai 49.670, dengan rasio ideal 0,28 per 1.000 penduduk maka masih kekurangan 29.179 dokter spesialis.
“Selalu keluhan di daerah, utamanya di provinsi-provinsi kepulauan selalu adalah dokter spesialis yang tidak ada. Ini menjadi PR besar kita menurut saya, karena rasio dokter berbanding penduduk kita saya juga kaget saya tadi pagi baru baca 0,47 dari 1.000,” ungkap Presiden.
Presiden Jokowi pun menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia.
Berdasarkan data yang ada, saat ini Indonesia berada di peringkat 147 dunia dan peringkat 9 di ASEAN terkait jumlah dokter yang ada.
Dengan 24 fakultas kedokteran yang dapat menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis dan 420 rumah sakit dari 3.000 RS di Indonesia berpotensi menjadi Rumah Sakit Pendidikan.
“Ini harus dijalankan bersama-sama agar segera menghasilkan dokter spesialis yang sebanyak-banyaknya dengan standar Internasional,” tutur Jokowi.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ingin mengatasi masalah utama yang belum terselesaikan selama 79 tahun, yakni distribusi dokter yang tidak merata.
Karena itu, Kemenkes merumuskan kebijakan rencana 15 tahun ke depan, salah satunya adalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan.
Saat ini, dengan hanya 2.700 lulusan per tahun, butuh lebih dari 10 tahun untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Dengan hospital base bisa mempercepat pemenuhan dokter spesialis dari 10 tahun menjadi sekitar 5 tahun.
“Kita perlu mendistribusikan sekitar 29.000 dokter spesialis sampai ke level kabupaten/kota dan ini akan secara dinamis kita lakukan,” ujar Menkes Budi.
Dari sisi kualitas, dokter spesialis lulusan program berbasis rumah sakit ini setara dengan dokter spesialis lulusan program pendidikan di dunia.
Pasalnya, Kemenkes melibatkan seluruh kolegium di Indonesia dan kolegium dari luar negeri serta Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) sebagai organisasi akreditasi yang menetapkan standar pendidikan rumah sakit dari rumah sakit pendidikan terkemuka seperti Mayo Clinic dan Johns Hopkins Hospital.
“ACGME untuk bantu memastikan semua standar lulusan rumah sakit pendidikan di Indonesia sama dengan standar dari John Hopkins dan Mayo Clinic,” kata Menkes Budi.