Indonesia Serius Dukung Ekonomi Hijau, Ini Buktinya

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan Indonesia berkomitmen mendukung ekonomi hijau alias pembangunan berkelanjutan.

Hal ini, jelasnya, ditunjukkan dengan meningkatkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada National Determined Contributions (NDC).

Upaya ini dilakukan dengan menggunakan kemampuan sendiri sebesar 29% menjadi 31,89% dan dengan dukungan internasional sebesar 41% menjadi 43,20%.

“Mempromosikan ekonomi hijau sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan merupakan suatu keharusan untuk kebaikan global,” jelasnya, dalam International Seminar Leveraging Performance Audit Impact Towards Green Economy, di Jakarta, Selasa (6/6/2023), seperti dilansir dalam laman resmi Kemenko Perekonomian.

Bentuk keseriusan Indonesia mendukung ekonomi hijau lainnya, jelasnya, Pemerintah juga fokus merangkul setiap peluang guna mencapai transisi yang adil dan terjangkau.

Lebih lanjut, komitmen Pemerintah tersebut juga diwujudkan dalam berbagai upaya mulai dari memperkuat kolaborasi sektor swasta.

Kemudian, mendorong pembiayaan inovatif dengan membentuk Sovereign Wealth Fund.

Serta, melakukan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja dengan tetap memperhatikan dimensi lingkungan.

Upaya lain adalah berkontribusi dalam Just Energy Transition Partnership dengan meluncurkan Rencana Investasi Komprehensif sebesar USD20 miliar.

Insentif Hijau

Selain itu, guna mempromosikan transisi hijau dari sisi permintaan, Pemerintah juga memberikan insentif untuk mempercepat sektor bisnis energi terbarukan dan ramah lingkungan.

Seperti pembebasan pajak dan tunjangan, pembebasan bea masuk dan pengurangan PPN, serta pajak barang mewah.

Penetapan tarif pajak berdasarkan emisi CO2 dan konsumsi bahan bakar, serta insentif untuk pembelian kendaraan listrik.

“Strategi pengelolaan fiskal yang optimal juga perlu menjadi fokus Pemerintah untuk memobilisasi pencapaian pembangunan berkelanjutan,” lanjutnya.

Untuk itu, Sesmenko Susiwijono juga menuturkan bahwa lembaga audit Pemerintah turut memiliki peran penting dalam memastikan pemanfaatan pembiayaan.

Hal ini untuk mendorong transisi ekonomi bersih yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan dengan tepat sasaran.

“Alokasi keuangan untuk investasi yang paling efektif dan efisien bergantung pada analisis dampak, pelaporan dan verifikasi”.

“Untuk itu, Indonesia harus memastikan bahwa lembaga audit berjalan dengan efektif untuk dapat mencapai transformasi ekonomi dan tujuan global tersebut,” ujar Sesmenko Susiwijono.*

Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang

#beritaviral
#beritaterkini