Komisi I DPR RI Ingatkan Pemerintah Jangan Kalah Dengan KKB Papua di Medsos

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mendorong Pemerintah menjelaskan kepada dunia internasional soal KKB Papua.

Dia mengatakan informasi dari Pemerintah diharapkan tidak dikaburkan oleh informasi di media sosial yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Legislator dari Partai Golkar ini mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua adalah organisasi separatis dan teroris.

Sehingga, upaya untuk menyampaikan kepada dunia internasional penting dilakukan supaya tidak timbul kesalahpahaman.

“Jangan sampai Pemerintah kalah di media sosial oleh para separatis Papua,” jelasnya, seperti dilansir dari laman resmi DPR RI, Selasa (6/6/2023).

Bentuk Opini Publik

Dia menegaskan bahwa informasi perlu disampaikan sehingga jangan terus-terus berbentuk opini bahwa TNI di sana adalah menindak, menindas hak asasi manusia.

“Sementara prajurit kita terus-menerus berguguran,” jelas Dave dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta.

Lebih jauh, dia mengatakan jika opini tersebut dibiarkan tanpa ditangani secara tepat, maka akan berpotensi mengikis kedaulatan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, dirinya ingin Kemenlu mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk mencegah dunia internasional salah persepsi mengenai Indonesia.

“Nah, ini ya bagaimana langkah-langkah dari Kemenlu sendiri untuk terus meyakinkan dunia internasional bahwa kita ini melakukan penegakan hukum kepada mereka yang melawan terhadap kedaulatan NKRI,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu,  Anggota Komisi I DPR Sjarifuddin Hasan juga meminta ketegasan dari Kemenlu untuk menyuarakan dalam forum internasional.

Pemerintah, jelasnya, perlu mengambil sikap dan tindakan untuk melindungi kedaulatan Indonesia.

Hal ini penting agar Indonesia memperoleh dukungan penuh untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tanah air.

“Yang terjadi adalah pembunuhan yang terjadi setiap saat, (entah) apakah itu terjadi pada rakyat ataupun TNI, Polri, bahkan orang asli sekalipun”.

“(kejadian ini) sering dipertanyakan, jika aparat kita bertindak tegas maka akan timbul suara-suara tentang HAM”.

“Sebaliknya kalau dibiarkan, yang terjadi seperti saat ini (pembunuhan),” ujarnya.*

Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang

#beritaterkini
#beritaviral