Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Arifin Tasrif, mengatakan Indonesia telah menetapkan Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC).
E-NDC tersebut menyatakan peningkatan target pengurangan emisi karbon dari 29 persen atau 835 juta ton CO2 menjadi 32% atau 912 juta ton CO2 pada 2030.
Adapun pada sektor energi, Indonesia meningkatkan target pengurangan emisi menjadi 358 juta CO2 pada 2030. Dengan mengembangkan energi terbarukan, efisiensi energi, bahan bakar rendah karbon, dan teknologi batubara bersih.
Demikian disampaikan Menteri ESDM, pada Energy Transition Council (ETC) Ministerial: Uniting Leaders, Catalyzing Finance, Emporing Clean Energy, rangkaian COP 28 Dubai, Selasa (5/12/2023) waktu setempat.
Di hadapan forum ETC, Arifin menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang yang sangat besar, yakni 3.687 gigawatt (GW). Dari total tersebut, potensi energi surya menjadi yang terbesar mencapai 3.294 GW.
“Baru-baru ini kami mencapai tonggak sejarah baru dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata dengan kapasitas 145 Megawatt. Terbesar di kawasan Asia Tenggara,” kata Arifin.
Proyek Cirata, lanjut Arifin, memiliki berbagai tujuan, termasuk memanfaatkan lahan reservoir dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cirata. Untuk menghasilkan listrik secara mandiri dan memenuhi meningkatnya permintaan energi terbarukan di sistem kelistrikan Pulau Jawa.
Sebagai tanda komitmen dalam melawan perubahan iklim, Indonesia telah menetapkan target ambisius dalam mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat.
Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah berencana untuk menghasilkan listrik sebesar 708 GW. Di mana 96 persennya berasal dari pembangkit listrik energi terbarukan, dan 4 persen sisanya dari tenaga nuklir.
Adapun investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit listrik dan transmisinya diperkirakan sekitar USD1,108 miliar. Dengan investasi tambahan sebesar USD28,5 miliar sampai tahun 2060.
Jadi Prioritas Utama
Menyongsong tahun 2030, kata Arifin, Pemerintah berkomitmen mencapai NZE melalui strategi ganda yang mencakup pengembangan dari sisi suplai. Ini sesuai yang diuraikan pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, dan sisi demand.
Termasuk adopsi kendaraan listrik, kompor induksi, mandatori B40, dan peningkatan praktik manajemen energi di berbagai sektor.
“Kami menyadari adanya hambatan pada teknologi, rantai pasokan, infrastruktur, pendanaan, dan insentif. Namun, transisi energi yang berkeadilan tetap menjadi prioritas utama kami,” tegas Arifin.
Sejalan dengan regulasi terkait Konservasi Energi yang terbaru, Menteri Arifin mengatakan, kewajiban pengelolaan energi diperluas untuk pengguna energi tahunan.
Dengan batasan khusus yang ditetapkan untuk sektor industri sebesar 4.000 (Ton Oil Equivalent/TOE), transportasi sebesar 4.000 TOE, dan untuk sektor komersial 500 TOE.
“Kami telah menerapkan kebijakan Standar Kinerja Energi Minimum dan Label Energi untuk enam peralatan utama: AC, lemari es, kipas angin, lampu LED, penanak nasi, dan etalase berpendingin. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target NDC,” pungkas Arifin. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu