Menaker saat menghadiri Business Meeting antara P3MI yang tergung dalam ASPATAKI dengan agensi penempatan PMI di Hong Kong. foto: ist
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di Hong Kong diminta untuk lebih meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Begitu juga dengan agensi penempatan PMI dapat melakukan hal yang sama.
Di samping mencari lebih banyak peluang kerja di Hong Kong bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya untuk Pemberi kerja berbadan hukum.
“Saya sangat berharap agar peluang bekerja bagi PMI di Hong Kong juga dapat terbuka lebar pada sektor formal,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah.
Di mana PMI bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum. Tentunya dengan syarat dan kondisi kerja yang lebih baik dan lebih layak.
“Baik dari segi upah, jam kerja, jam istirahat, hari libur, serta jaminan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan,” kata Menaker dikutip dari siaran pers Kemnaker, Selasa (1/8/2023).
Sebelumnya, Menaker berada di Hong Kong menghadiri Business Meeting antara P3MI yang tergung dalam ASPATAKI dengan agensi penempatan PMI di Hong Kong. Pertemuan tersebut digelar Senin (31/7/2023).
Perlunya membuka peluang kerja ini menurut Ida, mengingat tingginya minat PMI untuk bekerja di Hong Kong. Begitu juga dengan tingginya minat pemberi kerja Hong Kong terhadap PMI.
Hal tersebut terlihat berdasarkan data akhir Juni 2023. Di mana penempatan PMI ke Hong Kong tercatat sebanyak 33.625 orang.
Sedangkan, jumlah total pekerja migran asal Indonesia di sektor domestik, tercatat sebanyak 142.621 orang. Dan, menjadi salah satu negara terbesar pengirim PMI ke Hong Kong.
Dalam pertemuan itu, Menaker juga meminta dukungan P3MI dan agensi penempatan PMI di Hong Kong untuk lebih meningkatkan dan memastikan pelindungan terhadap hak-hak PMI.
Selain itu, Menaker juga mengusulkan kenaikan upah bagi para PMI di Hong Kong.
Usulan ini dilatarbelakangi atas kasus PMI yang kabur karena tergiur dengan tawaran upah yang lebih besar. Sehingga PMI tersebut berpindah pemberi kerja sebelum menyelesaikan kontrak kerjanya.
“Kita berharap dengan terwujudnya kenaikan besaran upah bagi PMI dapat menanggulangi kasus PMI yang menjadi kaburan. Karena tidak menyelesaikan kontrak kerja,” ucapnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
PEMERINTAH telah mengatur regulasi kewajiban sertifikasi halal. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk…
HUJAN deras dan angin kencang menerjang Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan pada Sabtu (1/6)…
PRESIDEN Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan…
MENTERI Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyoroti peristiwa tragis terbaru di Rafah yang telah menyebabkan…
MENTERI Pertahanan RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Ukraina H.E. Volodymyr Zelenskyy, di Singapura, Sabtu…
CHAOWALIT Thongduang, seorang gengster yang menjadi buron nomor satu di Thailand berhasil ditangkap di Indonesia.…