Menko Airlangga: Pemerintah Dorong Ekosistem Ekonomi Digital yang Inklusif

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  mengatakan, Pemerintah Indonesia mendorong optimalisasi transformasi digital. Untuk mendukung produktivitas tinggi pada berbagai sektor ekonomi dan bisnis.

Airlangga mengatakan, pada tahun 2022, sekitar 40% atau mencapai US$77 miliar dari nilai total transaksi ekonomi digital ASEAN berasal dari Indonesia.

“Pada 2025, nilai tersebut diprediksi akan meningkat dua kali lipat menjadi US$130 miliar. Dan, terus akan meningkat hingga mencapai sekitar US$360 miliar di 2030,” ujar Menko Airlangga.

Ia mengatakan itu dalam virtual keynote speech pada Peluncuran Laporan East Ventures – Digital Competitiveness Index 2023, di Jakarta (5/4/2023).

Ke depan, lanjut Airlangga, potensi dan peluang ekonomi digital Indonesia semakin terbuka lebar. Apalagi Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, yang sebagian besar dalam usia produktif (bonus demografi).

“Ditambah tingkat penetrasi internet kita mencapai 76,8%,” jelasnya.

Laporan East Ventures-Digital Competitiveness Index 2023 mengangkat tema “Keadilan Digital bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Tema ini  menekankan aspek fundamental yaitu inklusivitas dari ekonomi digital.

Strategi Wujudkan Inklusivitas

Pemerintah menjalankan beberapa strategi untuk mewujudkan inklusivitas tersebut. Pertama, meningkatkan aksesibilitas melalui pengembangan sarana dan prasarana digital.

Hal ini guna mengurangi kesenjangan digital di masyarakat. Kedua, meningkatkan keterampilan digital melalui program pelatihan dan pendidikan di bidang teknologi digital. Seperti Program Kartu Prakerja dan Digital Talent Scholarship.

Ketiga, Pemerintah mendorong kewirausahaan dan transformasi UMKM melalui fasilitasi dan penguatan ekosistem UMKM dan perdagangan sistem elektronik. Sehingga UMKM naik kelas dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

Keempat, memperluas akses kepada layanan keuangan digital melalui regulasi dan kebijakan yang mampu memicu lahirnya berbagai inovasi. Melindungi masyarakat pengguna layanan fintech beserta ekosistemnya secara optimal.

Kelima, menjamin keamanan dan privasi data masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dan, keenam adalah penguatan jalinan kerja sama antara Pemerintah dan swasta. Misalkan melalui kemitraan dengan perusahaan teknologi dalam mengembangkan solusi inovatif yang akan memperkuat ekosistem ekonomi digital Indonesia.

“Semua strategi itu diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif, agile, dan berkelanjutan,” terangnya.

Laporan East Ventures-Digital Competitiveness Index 2023, mengukur perbandingan daya saing digital. Di antara 38 provinsi dan 157 kabupaten/kota di Indonesia.

Laporan itu diharapkan menjadi rujukan stakeholders dalam membangun ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam laporan itu tercantum bahwa Digital competitiveness Index Indonesia naik dari 27,9 (2020) menjadi 38,3 (2023). Ini menunjukkan transformasi digital di Indonesia sudah berkembang cukup signifikan. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang