Survei Kesehatan Indonesia (SKI) harus mampu menyajikan data yang valid. Hal ini dibutuhkan sebagai acuan untuk mengakselerasi pembangunan kesehatan di tanah air.
“Upaya pemerintah untuk memotret status kesehatan masyarakat melalui survei harus didukung semua pihak. Yaitu dengan memberikan informasi yang benar,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/8).
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) melakukan Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Pada Agustus 2023 hingga awal Oktober 2023.
Survei tersebut bertujuan memotret status kesehatan masyarakat serta faktor risiko yang ada dalam masyarakat. Selain itu juga bertujuan untuk melihat status gizi masyarakat. Karena SKI tahun ini dipadukan dengan survei status gizi Indonesia yang dilakukan setahun sekali.
Menurut Lestari, pandemi Covid-19 harus menjadi pelajaran semua pihak untuk konsisten mengedepankan sejumlah langkah antisipasi terhadap berbagai potensi ancaman penyakit.
Ririe menyebutkan upaya tersebut memerlukan data acuan yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat.
Karena itu, Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, mengapresiasi pelaksanaan SKI sebagai bagian dari upaya untuk menyediakan data acuan kesehatan nasional.
Dukungan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar pada survei tersebut, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sangat dibutuhkan dalam upaya memberi gambaran kondisi kesehatan masyarakat.
Selain itu, tambah Rerie, kesiapan para petugas harus dipastikan untuk menjamin hasil survei yang bisa dipertanggungjawabkan.
Rerie sangat berharap di era globalisasi yang sarat dengan perubahan ini dapat dibangun sistem kesehatan nasional yang tangguh dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus melindungi setiap warga negara dari berbagai ancaman penyakit.
Editor: Nabila Tias Novrianda/Addinda Zen