Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat khusus dengan berbagai pihak membahas polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.
Rapat yang berlangsung tertutup itu digelar sekitar dua jam di Aula Papandayan, Gedung Sate, di Bandung, Senin (19/6/2023).
“MUI, ormas Islam, Kesbangpol sudah rapat. Kesimpulannya adalah kami membentuk tim investigasi yang akan bekerja selama tujuh hari karena harus hati-hati, berkeadilan dan tabayun. Beri ruang itu dulu,” ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Bentuk Tim Investigasi
Hasil rapat itu, kata dia, sepakat membentuk tim investigasi yang akan bekerja selama tujuh hari kedepan. Tujuannya untuk melakukan investigasi mendalam terhadap polemik Al-Zaytun yang terjadi.
“Nanti kita lihat hasilnya. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran secara fikih syariat dan sebagainya, juga berpotensi adanya pelanggaran administrasi terhadap norma hukum, maka akan ada tindakan administratif dan hukum,” tegas dia yang sering disapa Kang Emil.
Rapat khusus itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum bersama MUI, Kemenag, tokoh agama, ulama hingga ormas Islam.
“Kita melaksanakan tugas dari pak gubernur bertemu rapat dengan para kyai. Tetapi untuk lebih lanjut nanti Pak Gubernur yang akan menyampaikan. Karena apa yang diputuskan barusan belum tentu jadi keputusan yang final,” jelas Uu saat dikonfirmasi awak media.
Parlemen Minta Kemenag Turun Tangan
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk turun tangan. Tujuan utamanya, mengusut dugaan adanya ajaran menyimpan di Ponpes Al-Zaytun.
“Saya kira Kementerian Agama harus turun tangan melakukan tabayun atas dugaan adanya penyimpangan itu,” ungkap Ace.
Ia juga berharap agar pihak Ponpes Al-Zaytun melakukan tabayun. Pihak ponpes diminta untuk tidak menutup diri dari otoritas keagamaan.
“Diperlukan tabayun dari pihak Pesantren Al-Zaytun soal dugaan ajaran yang diajarkan Pesantren Al-Zaytun yang diduga menyimpang. Pihak Pesantren Al-Zaytun juga tidak boleh eksklusif dan menutup diri dari berbagai pihak, terutama otoritas keagamaan yang selama ini menjadi rujukan masyarakat pada umumnya,” jelas Ace.
Menurut dia, dugaan penyimpangan ajaran agama itu harus diklarifikasi, agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
Ponpes Al-Zaytun Tolak Dialog dengan MUI
Sebagaimana diketahui, saat MUI Jawa Barat mengusut ajaran di Al-Zaytun terdapat sejumlah kendala yang menghambat proses penelusuran.
Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan data dan informasi terkait apa pun yang ada di ponpes tersebut. Sayangnya, upaya MUI datang ke Al-Zaytun ditolak.
“Sudah melakukan beberapa langkah, pengumpulan informasi data-fakta, kemudian tim ini akan melakukan kunjungan ke Al-Zaytun, dialog, tapi ditolak oleh pihak Al-Zaytun. Alasannya, sibuk untuk tahun ini,” kata Rafani.
Pernyataan Kontroversi Al-Zaytun
Rafani mengungkap Al-Zaytun maupun pimpinannya, Panji Gumilang, juga kerap membuat pernyataan kontroversial.
Rafani menyebut pimpinan ponpes itu sempat membuat pernyataan bahwa perzinaan diperbolehkan, asalkan ada pembayaran sebagai upaya tebusan.
“Banyak kontroversi, yang terakhir itu zina boleh asal ditebus, komunisme. Juga menganggap Indonesia tanah suci disamakan dengan tanah haram di Makkah. Salat Idul Fitri perempuan diletakkan di saf terdepan, jadi imam khatib,” terang dia.
Editor: Addinda Zen