Pengumuman hasil seleksi komisioner baru untuk 514 Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu kabupaten/kota yang dinilai berlarut-larut.
Hal itu menyebabkan seluruh Bawaslu kabupaten/kota di Indonesia mengalami kekosongan kepemimpinan mulai Selasa (15/8/2023).
Demikian disampaikan anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat hendak mengikuti sidang tahunan Paripurna DPR RI 2023, Rabu (16/8/2023), Jakarta.
“Kami menyayangkan apa yang dilakukan oleh Bawaslu RI. Yang merubah SK berkali-kali hanya untuk menunda pengumuman calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Pengunduran pengumuman ini, menurut Rifqi menunjukan adanya persoalan di internal yang mesti segera dibenahi. Untuk memberikan keterbukaan pada publik.
”Saya kira ini menunjukan bahwa di internal mereka ada persoalan. Sehingga belum bisa memutuskan siapa-siapa saja nama-nama yang muncul,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Rifqinizamy mengungkap, pihaknya menduga ada proses politik yang mengakibatkan diundurnya pengumuman komisioner. Sehingga ada kekosongan kepemimpinan di 514 Bawaslu Kabupaten/kota itu.
”Kami juga mendengar selentingan bahwa proses ini sangat politiking. Kalau memang ditemukan dan ada bukti-bukti terkait dengan hal itu termasuk transaksi uang dan seterusnya, Komisi II membuka diri. Kita lihat lagi proses ini seperti apa,” ungkapnya.
Rifqinizamy menjelaskan pentingnya proses rekrutmen di Bawaslu ini,
“Karena bagi kami proses rekrutmen penyelenggara pemilu itulah bagian dari hulu dari proses pemilu kita. Yang kalau hulunya bermasalah tentu output dan hasil pemilunya juga bisa bermasalah,” tutupnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang