Presiden Jokowi memimpin Ratas Percepatan Penanganan Sunting melalui SPBE, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/1/2023). foto: humas setkab
Percepatan penanganan stunting di tanah air menjadi bagian penting yang harus segera diatasi. Pasalnya, hal itu dapat mengganggu tumbuh kembang anak.
Karena itu, jajaran terkait di bawah koordinasi Wakil Presiden (Wapres), Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta BKKBN mendorong penerapan SPBE.
“Dengan begitu, percepatan penanganan stunting di daerah dengan prevalensi yang tinggi dapat segera diatasi,” kata Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Kepala Negara menyampaikan itu saat Rapat Terbatas (Ratas) Percepatan Penanganan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Stunting) melalui SPBE.
SPBE adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Khusus untuk stunting, ia menyarankan memilih 20, 30, atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik nilai SPBE-nya, juga stunting yang tinggi.
Sehingga apa yang sudah dilakukan di Sumedang bisa langsung direplikasi.
“Sumedang termasuk salah satu kabupaten yang nilai SPBE tinggi,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin usai ratas, Senin (2/1/2023), di Kantor Presiden, Jakarta.
Dijelaskannya, selain membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik Bupati Sumedang juga sudah berhasil mengorkestrasi orangnya, bisnis prosesnya, dan sistem data elektroniknya menjadi satu.
“Sehingga beberapa program pemerintah, seperti program kemiskinan, kemudahan memberikan izin sudah diperbaiki. Jadi jauh lebih baik,” terangnya.
Dalam ratas itu, Pesiden juga meminta Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir membagi pengalaman dengan para kepala daerah mendukung percepatan penanganan stunting.
Sistem elektronik yang digunakan untuk mendukung program percepatan penanganan stunting di Sumedang menurut Menkes, juga mendapatkan dukungan dari BUMN Telkomsel.
Mulai dari posyandu, puskesmas, dinas kesehatan, hingga ke badan perencanaan pembangunan daerah semuanya terintegrasi.
“Inilah yang mau kita replikasi,” jelas Menkes.
Apalagi Dirut Telkomsel juga, kata dia, sudah setuju menyumbangkan aplikasinya di awal tahun baru 2023 untuk kabupaten/kota lain yang membutuhkan.
“Arahan Bapak Presiden adalah tolong dipastikan semua kabupaten/kota didorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya. Koordinasi dengan MenPANRB,” terangnya.
Dirut Telkomsel Hendri Mulya Syam yang turut dalam ratas tersebut mendukung program penanganan stunting yang dilakukan pemerintah.
Pihaknya telah membangun platform yang diberi nama Simpati. Sistem purwarupa yang telah dimanfaatkan di Sumedang ini dapat dikembangkan ke kabupaten/kota lainnya.
“Mudah-mudahan kolaborasi ini berjalan terus,” kata Hendri.
Telkomsel kata dia, mendukung program kerja sama baik dengan pemerintah kabupaten kota yang bisa membuat impact bagi kesejahteraan maupun dalam hal ini pengentasan stunting. *
Editor: Addinda Zen
addindazen@esensi.tv
Idul Adha adalah salah satu hari besar dalam Islam yang penuh dengan makna dan keberkahan.…
Salah satu ibadah utama pada Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Tentu saja menjadi hewan…
Studi terbaru mengungkapkan bahwa 50% pasangan yang berpisah akhirnya memutuskan untuk kembali bersama. Temuan ini…
Universitas Gadjah Mada (UGM) mengajak kampus-kampus lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk berkolaborasi menangani…
Polri telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60,64 triliun untuk tahun 2025. Permintaan ini disampaikan…
Netizen pengguna media sosial X secara serentak mengeluh dengan rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)…