Simulasi program makan siang bernama Anak Sehat dan Sejahtera (Aksara) di SMPN 2 Curug Kabupaten Tangerang/ekon.go.id
Terkait rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang dan susu gratis, Calon Wakil Presiden, Gibran Rakabuming mengaku sedang mencoba berbagai skema untuk formulasi penerapan program tersebut. Skema ini meliputi pembiayaan, hingga menu makan siang. Gibran menyebut, setelah percobaan berbagai skema, pihaknya akan melakukan evaluasi berdasarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
“Kita kan uji coba dahulu, kita evaluasi bersama murid-murid, orang tua murid, guru, kepala sekolah dan lain-lain ya. Nanti kalau ada masukan, evaluasi, pasti akan diperbaiki, gitu njih,” ujarnya, dikutip dari Beritasatu, Senin (4/3).
Meski begitu, rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang dan susu gratis telah menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Salah satunya, kritik dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).
Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti menyebut, rencana penggunaan dana BOS merupakan wujud ketidakberpihakan pada layanan pendidikan yang adil dan berkualitas. Bahkan, disebutkan rencana ini memperlihatkan kegagalan memahami tujuan kebijakan dana BOS.
Selama ini, dana BOS menjadi program pemerintah untuk memberikan bantuan keuangan pada seluruh sekolah negeri maupun swasta di Indonesia.
Dana BOS memberikan bantuan untuk biaya operasional, seperti kebutuhan belajar/mengajar, gaji guru maupun karyawan serta keperluan perawatan gedung sekolah lainnya.
Dikutip dari VOA Indonesia, dana BOS yang dikucurkan pemerintah untuk sekolah di Indonesia saat ini adalah Rp59,09 trilliun/tahun. Sementara anggaran makan siang gratis mencapai Rp450 triliun/tahun.
Sejalan dengan hal ini, FSGI menyebut, akan lebih baik apabila anggaran ratusan triliun digunakan untuk memperluas akses untuk anak-anak Indonesia bersekolah di jenjang yang lebih tinggi.
“FSGI mendorong Pemerintahan yang baru untuk membuka akses yang lebih luas untuk anak Indonesia bersekolah dijenjang yang lebih tinggi. Mengingat Angkatan kerja Indonesia saat ini didominasi lebih dari 50% lulusan SD dan SMP. Minimnya SMP, SMA dan SMKN dihampir seluruh wilayah Indonesia mengakibatkan munculnya berbagai masalah ketika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),” jelas Retno.
FSGI mengimbau agar pemerintahan baru melakukan kajian akademik dan pemetaan sekolah yang memang membutuhkan program makan siang gratis. FSGI tidak memperbolehkan program ini mengganggu jenis dan besaran dana BOS.
“Prinsipnya adalah tidak mengganggu jenis dan besaran dana BOS yang sudah ada namun dapat menambah jenis bantuan baru semisal Dana spesifik,” tulis FSGI.
Editor: Raja H. Napitupulu
Idul Adha adalah salah satu hari besar dalam Islam yang penuh dengan makna dan keberkahan.…
Salah satu ibadah utama pada Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Tentu saja menjadi hewan…
Studi terbaru mengungkapkan bahwa 50% pasangan yang berpisah akhirnya memutuskan untuk kembali bersama. Temuan ini…
Universitas Gadjah Mada (UGM) mengajak kampus-kampus lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk berkolaborasi menangani…
Polri telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60,64 triliun untuk tahun 2025. Permintaan ini disampaikan…
Netizen pengguna media sosial X secara serentak mengeluh dengan rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)…