Ribuan situs resmi pemerintah telah diretas oleh situs perjudian online. Menurut Otoritas Elektronik dan Mata Uang Kripto Nasional (BSSN), sebanyak 2.348 situs resmi pemerintah telah diretas oleh situs perjudian online.
Berdasarkan data BSSN, terdapat 2.348 situs pemerintah yang disusupi oleh situs perjudian online sepanjang tahun 2022, kata ilmuwan komputer Universitas Sumatera Utara, Seniman S.KOM., M KOM dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Al Washliyah Institute of Strategy di Medan pada Kamis (16 Maret 2023).
Seniman itu mengakui situs resmi pemerintah mudah diretas. Menurut dia, hal itu terjadi karena situs resmi pemerintah belum diperbarui.
“Word Press, Jomla belum diupdate. Bahasa program PHP perlu diupdate. Biasanya Pemda membangun website dengan cara bidding, begitu panggilan selesai, website langsung live, di-hack kalau IT-nya hilang, supaya bisa masuk,” ungkapnya .
Diskusi sendiri dipimpin oleh Eko Marhaendy, Direktur LSKA. Ada beberapa sumber lain seperti Tongku Daulay, Jonris Purba. BSSN, menurut Seniman, tidak merinci situs pemerintah mana saja yang diretas situs judi online tersebut.
“Sepertinya di daerah pedalaman yang jauh dari pusat kota, website pemerintah sangat rentan terhadap situs perjudian online,” ujarnya.
Para artis mengklaim banyak peretas yang menyusup ke situs pemerintah dengan perjudian online berasal dari luar negeri. “Negara ini juga sudah ada sejak lama,” jelasnya.
Biasanya kalau di intrusi, ketika kita membuka atau mencari website pemerintah, yang pertama kali muncul di Google adalah situs judi online.” Situs resmi pemerintah yang diretas oleh situs judi online dapat dihapus dan tidak terdeteksi oleh Google jika ditangani dengan baik.
“Sebaiknya seminggu sebelumnya sudah mengganggu, bisa diperbaiki, agar tidak terdeteksi di Google,” ujarnya.
Direktur firma hukum Daulay Brother, Tongku Daulay, juga khawatir dengan booming perjudian online saat ini. Namun hal yang menyedihkan adalah beberapa pemerintah telah menjadi bank yang bertanggung jawab mengumpulkan hasil perjudian online.
“Tidak perlu menyebutkan nama banknya, namun ada beberapa bank umum yang menyelenggarakan perjudian online. Hal-hal tidak seharusnya seperti ini,” katanya.
Solusi Judi Online Berdasar Kominfo
- Perlu adanya pemutusan terhadap akses judi online
- Perlu adanya peningkatan literasi digital mengenai judi online
- Perlu adanya penegakan hukum yang mampu menjerat pelaku judi online
- Masyarakat dapat berpartisipasi melalui kanal aduan masyarakat https://aduankonten.id/
Editor : Farahdama A.P/Addinda Zen