WNI Korban Job Scam Kian Marak, Puan Minta Pemerintah Lakukan Mitigasi

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya kasus penipuan lowongan kerja ke luar negeri atau job scam yang banyak memakan korban Warga Negara Indonesia (WNI).

Ia meminta Pemerintah melakukan upaya mitigasi mengingat hal ini semakin meresahkan. Karena tak sedikit yang berujung pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Perlu ada langkah konkret yang diambil Pemerintah untuk mengurangi risiko. Dan, melindungi masyarakat dari kejahatan penipuan terkait job scam ke luar negeri,” tegas Puan, dalam keterangannya, Senin (29/5/2023) di Jakarta.

Kasus job scam kata Puan, banyak ditemukan di kawasan ASEAN di mana Pekerja Migran Indonesia (PMI) dipaksa bekerja untuk modus-modus kejahatan.

Terbaru, ada 45 WNI dilaporkan menjadi korban perusahaan online scamming di Laos. Tanpa alasan yang pasti, paspor mereka ditahan oleh perusahaan walaupun mereka sudah berhenti bekerja.

Kemudian pekan lalu, sejumlah 53 WNI dipulangkan ke Indonesia setelah menjadi korban scamming internasional di Filipina. Adapun kasus TPPO terhadap 26 WNI di Myanmar.

Awalnya, mereka diiming-imingi fasilitas yang menggiurkan untuk bekerja di Thailand. Ada juga 13 orang WNI yang disekap di Kamboja setelah menjadi korban TPPO.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga melaporkan, sebanyak 934 WNI menjadi korban penipuan perusahaan online scammer sejak Januari 2021 hingga September 2022.

Karena itu, Puan berharap pemerintah dan pihak-pihak untuk lebih proaktif dan memprioritaskan keselamatan nyawa WNI.

“Segera cari jalan keluar agar kasus-kasus tersebut tidak terulang lagi,” tegas Puan.

Sanksi Tegas bagi Penyalur

Pemerintah baik kementerian maupuan lembaga seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) diminta melakukan pengawasan.

Terutama terhadap berbagai persoalan menyangkut PMI. Sosialisasi sebagai bentuk edukasi perlu dimasifkan untuk memutus mata rantai sindikat penyalur PMI ilegal.

“Gunakan berbagai saluran dan sarana untuk mensosialisasikan bahaya dari job scam. Sehingga warga kita lebih berhati-hati saat memutuskan menerima tawaran pekerjaan di luar negeri,” papar Puan.

Penegak hukum juga harus berani memberi sanksi tegas bagi pelaku penipuan penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Termasuk dari oknum-oknum internal Pemerintah yang bekerja sama dengan para penyalur bodong.

“Konstitusi juga sudah mengatur hak atas pekerjaan yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia. Sudah menjadi tugas Negara memastikan warganya memperoleh pekerjaan yang layak di manapun mereka berada,” tukasnya.

Ia meminta Pemerintah memberi perlindungan terhadap WNI yang terlibat kasus hukum di negara lain. Seperti kasus 30 WNI yang ditangkap di Malaysia karena terkait kasus judi online. Ada dugaan, mereka merupakan korban TPPO.

“Kami mengapresiasi pihak kepolisian, imigrasi dan KBRI yang terus berkoordinasi dengan Pemerintah Malaysia. Memberi perlindungan kepada para WNI yang tengah berperkara hukum di sana. Penyelidikan apakah mereka korban TPPO harus dilakukan secara tuntas demi keadilan dan kepastian hukum,” tutupnya. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang