Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mengatakan, Kemenkeu mampu menghemat anggaran mencapai Rp1,56 triliun pada tahun 2020 hingga 2022.
Hemat anggaran itu diperoleh dari adaptasi pola kerja baru dan implementasi kebijakan spending better di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (30/8/2023) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Dengan berbagai langkah efisiensi dan calculated yang kita kendalikan, maka spending di Kementerian Keuangan menjadi lebih baik,” ujar Menkeu.
Ia menjelaskan sejumlah aspek dari penerapan pola kerja baru dan kebijakan spending better yang berperan mengurangi beban anggaran APBN.
“Belanja birokrasi kita bisa dihemat Rp501 miliar. Konsolidasi dari pengadaan laptop dan pelaksanaan kebijakan TKDN, tingkat komponen dalam negeri, menyebabkan kita bisa menghemat Rp140 miliar,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, digitalisasi proses bisnis menghasilkan penghematan hingga Rp90,5 miliar. Berbagai pembentukan tim pun dirasionalkan sehingga Kemenkeu bisa menghemat Rp13,6 miliar.
Menghemat Berbagai Rapat Pertemuan
Selain itu, pembayaran belanja pegawai yang diadministrasikan secara terpusat menyebabkan efisiensi dan kepastian. Sekaligus penghematan manajemen belanja pegawai sebesar Rp4,8 miliar.
“Collaborative tools yaitu bagaimana kita membuat aplikasi software untuk bisa bekerja sama menghemat berbagai rapat-rapat pertemuan. Sehingga biaya konsumsi menjadi turun maka kita mampu menghemat Rp290 miliar,” kata Menkeu.
Dikatakannya, kalau dulu selalu meeting berarti ada ruangan menggunakan AC dan kemudian ada konsumsi.
“Sekarang kita bisa melakukan meeting secara sangat efisien namun tetap partisipasinya tinggi,” tambahnya.
Menkeu menuturkan, optimalisasi anggaran penanganan pandemi juga berkontribusi menghemat anggaran sebesar Rp95,30 miliar. Meski Kemenkeu tetap melakukan vaksinasi booster tahun lalu.
Dari sisi belanja pegawai, kebijakan negative growth berperan dalam penghematan anggaran hingga hampir setengah triliun atau tepatnya Rp429,45 miliar.
“Untuk belanja pegawai dengan negative growth dan juga dengan digitalisasi, kami mampu melakukan pengelolaan SDM. Dengan biaya yang relatif sangat efisien atau makin efisien, namun tidak menurunkan kepuasan dari pegawai,” tegas sang Bendahara Negara itu. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang