Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas praktik perdagangan ginjal yang melibatkan sindikat internasional.
Ia juga meminta Pemerintah melakukan antisipasi pencegahan kejahatan yang masuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut.
“Praktik perdagangan ginjal atau organ tubuh ke Kamboja adalah pelanggaran serius. Ini merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditoleransi,” kata Puan, dalam keterangan pers, Minggu (23/7/2023), di Jakarta.
Puan mengapresiasi pihak Polri yang berhasil membongkar praktik perdagangan organ tubuh, khususnya ginjal, yang melibatkan jaringan internasional.
Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya menetapkan 12 orang tersangka, termasuk oknum polisi berinisial M alias D berpangkat Aipda karena ikut terlibat.
Diketahui, Aipda M bukan bagian dari sindikat tetapi ikut membantu tersangka TPPO untuk menghilangkan jejaknya. Aipda M ditangkap karena merintangi penyidikan.
Polisi juga menangkap seorang oknum pegawai Imigrasi yang bertugas di Bandara Ngurah Rai, Bali, berinisial AH karena menyalahgunakan wewenang. AH menerima sejumlah uang dengan membantu pengurusan keberangkatan para sindikat.
Sementara 9 tersangka lainnya adalah para korban praktik perdagangan organ tubuh yang kemudian direkrut oleh jaringan internasional. Untuk kembali mencari mangsa di tanah air.
Serta seorang lainnya yang berinisal H merupakan penyambung antara korban dengan rumah sakit tempat transplantasi dilakukan. Polisi masih memburu pelaku lainnya.
“Pengungkapan kasus ini meminimalisir jatuhnya korban selanjutnya. Kami juga berharap pihak kepolisian bisa bekerja profesional mengusut oknum anggotanya yang terlibat dalam kasus ini. Termasuk oknum dari pihak Imigrasi,” tegas Puan.
Kemiskinan Jadi Faktor Pemicu
Puan juga mendorong Polri mencari otak di balik terciptanya sindikat perdagangan organ tubuh itu. Ia meminta Polisi menelusuri kemungkinan adanya pihak berwemang lain yang terlihat dalam kasus perdagangan organ tubuh ke Kamboja.
Berdasarkan informasi, saat ini ada 122 WNI yang terdata telah melakukan transplantasi ginjal di Kamboja melalui sindikat. Transaksi perdagangan ginjal terjadi di rumah sakit yang berada di bawah naungan pemerintah Kamboja.
Puan pun meminta untuk melakukan kerja sama dengan Kamboja dan negara-negara lain yang terindikasi menjadi lokasi praktik perdagangan organ tubuh. Sehingga, pengusutan kasus ini akan berjalan tuntas.
Puan menyoroti laporan Kementerian Sosial yang menyebut masalah kemiskinan menjadi salah satu faktor pemicu kasus perdagangan ginjal tersebut terjadi.
Puan merasa miris rata-rata korban nekat menjual ginjalnya karena masalah ekonomi, termasuk akibat terlilit utang.
“Beberapa orang mungkin tergoda untuk menjadi pendonor ginjal ilegal karena menghadapi kesulitan ekonomi yang serius. Mereka mungkin merasa terdesak oleh kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang. Dan, menganggap pendonoran ginjal sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang,” ucapnya.
Fenomena seperti ini menurut Puan, sungguh sangat menyedihkan. Negara harus bisa hadir untuk memutus rantai kejahatan yang dipicu akibat masalah ekonomi.
Pemerintah kata dia, harus mencari cara terbaik untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia sehingga semua masyarakat dapat hidup sejahtera.
“Kami di DPR akan mendukung program-program inklusif serta komprehensif agar bantuan dapat terserap optimal kepada masyarakat yang berkekurangan. Ini tugas kita bersama,” imbuh Puan. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang