Wakil Presiden atau Wapres Ma’ruf Amin mengapresiasi keberhasilan sejumlah proyek kerja sama antara Indonesia dan RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Terutama dalam koridor kerja sama Two Countries Twin Parks (TCTP).
Wapres menilai proyek-proyek dalam program tersebut telah berjalan baik. Bahkan berpotensi diperluas pada sektor-sektor potensial yang saling menguntungkan kedua negara, khususnya sektor halal.
“Perluasan agar mencakup sektor industri halal. Pangsa pasar produk halal global maupun antarkedua negara sangat potensial untuk dioptimalkan. Hal ini guna memperkuat kerja sama ekonomi ke depannya,” kata Wapres.
Ma’ruf Amin mengatakan itu saat melakukan pertemuan dengan sejumlah pengusaha Tiongkok, Jumat (15/9/2023), di Hotel Crowne Plaza Fuzhou Riverside, Fuzhou, Provinsi Fujian, RRT.
Ia menegaskan, pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong koordinasi internal untuk kelancaran fasilitasi investasi perusahaan Tiongkok. Hal ini akan dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga khusus untuk TCTP.
“Saya menyambut baik keinginan pelaku bisnis halal untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnis ini di Indonesia,” ungkapnya.
Wapres mengatakan, saat ini Indonesia telah memiliki tiga kawasan industri halal (KIH). Yakni Halal Modern Valley di Serang, Halal Industrial Park di Sidoarjo, dan Bintan Inti Halal Hub di Bintan.
Untuk itu, pemerintah mengundang para pelaku bisnis yang tertarik untuk berinvestasi di sektor industri halal, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor.
“Pemerintah Indonesia juga telah mengajak Kawasan Industri Batang dan Aviarna untuk membangun zona halal. Seperti di Kawasan Industri Bintan, guna mendorong potensi industri pangan halal dalam koridor TCTP,” imbuhnya.
Sertifikasi Halal bagi Produk Tiongkok
Terkait sertifikasi halal bagi produk-produk dari perusahaan di Tiongkok, menurut Wapres, dapat dilakukan melalui Kantor Perwakilan LPPOM.
Di mana Kantor Perwakilan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ada di Shanghai.
Terkait rencana pendirian Pusat Sertifikasi Halal di Yuanhong Investment Zone, ia meminta para pihak segera menindaklanjutinya sesuai prosedur yang berlaku.
Melalui koordinasi untuk pendaftaran dan asesmen sesuai prosedur yang berlaku di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
“Hasil asesmen ini nantinya akan menjadi dasar bagi penerbitan Mutual Recognition Agreement (MRA) atau Sertifikasi Akreditasi,” ujarnya.
Terakhir, Wapres menyebutkan, BPJPH saat ini baru menerima empat permohonan Registrasi Lembaga Halal Luar Negeri dari Tiongkok.
Yakni Islamic Food Research Centre (Hong Kong), Halal Certification Service (Chongqing), Shandong Halal Certification Service (Jinan). Dan, Shaanxu Shang Pin Yuan Halal Food and Restaurant Management Co. Ltd.
Sebagai informasi, TCTP merupakan program kerja sama strategis Indonesia-Tiongkok dalam bentuk kerja sama antarkawasan industri.
Untuk mendorong investasi di kawasan industri dan selaras dengan upaya sinergi pencapaian visi pembangunan prioritas kedua negara. Yaitu Poros Maritim Dunia dan Belt and Road Initiative (BRI).
Memorandum of understanding (MoU) terkait TCTP telah ditandatangani kedua negara pada 12 Januari 2021. Yang melibatkan Kawasan Industri Yuanghong di Provinsi Fujian, RRT.
Serta tiga kawasan industri di Indonesia, yaitu Kawasan Industri di Bintan; Kawasan Industri Terpadu Batang; dan Kawasan Industri Aviarna Semarang.
Adapun sektor-sektor yang menjadi prioritas adalah sektor industri kelautan, pembangunan infrastruktur, industri pangan, bahan bangunan. Energi, perawatan-perbaikan- pemeriksaan penerbangan, elektronik, dan sektor lainnya.
Turut mendampingi Wapres yaitu Duta Besar RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun. Hadir pada pertemuan ini, Wakil Gubernur Fujian Guo Ningning beserta beberapa pengusaha di sektor halal. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu