Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan proyek food estate atau lumbung pangan yang dijalankan Pemerintah gagal dan merusak lingkungan, sehingga merugikan Indonesia.
“Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Rugi dong kita,” ujarnya saat menyampaikan visi, misi dan program dalam debat keempat Pilpres 2024, yang digelar oleh KPU, di JCC, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.
Padahal, jelasnya, Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam yang akan mensejahterakan rakyat, jika dalam mengelolanya dilakukan dengan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Menurutnya, semua bentuk pembangunan di desa harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa dan untuk kepentingan penduduk desa itu sendiri.
Dia mengingatkan, pada 16 Juni 2011, ketika dirinya menjabat sebagai Ketua sekaligus Hakim Mahkamah Konstitusi, dia membatalkan sejumlah pasal dalam Undang Undang yang memberikan keleluasaan kepada swasta dan pemerintah untuk memilik tanah adat.
Mahfud mengatakan keputusan itu ditetapkannya karena apapun yang dilakukan untuk mengelola sumber daya alam harus dilakukan untuk memihak rakyat.
Agar tidak salah, jelasnya, ukuran yang harus digunakan untuk melakukan pembangunan desa adalah pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat dan penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan secara turun-temurun.
“Ganjar-Mahfud akan menggunakan empat tolok ukur itu. Kami tidak melihat, Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah apa yang diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita,” terangnya.
Dengan demikian, jelasya, akan tercipta kondisi seperti yang ditargetkan dalam dua program Ganjar-Mahfud, yaitu program petani bangga menjadi petani dan di laut nelayan sejahtera.
Kearifan Lokal
Lebih jauh, Mahfud mengatakan debat keempat ini sangat penting karena menyangkut tiga hal yang akan menentukan masa depan negara kesatuan republik Indonesia dan bangsa Indonesia, yaitu Tuhan, manusia dan alam.
Di dalam kearifan lokal, misalnya Jawa dan Bali ada istrilah Tri Hita Karana, di Sunda ada Tritangtu. Jadi, dalam sejarah masyarakat Indonesia sudah terbiasa melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan atas lingkungan hidup agar lestari.
“Bahkan konstitusi kita juga mengatakan bahwa sumber daya alam, harus dikelola dan digunakan untuk sebenar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.
“Saudara-saudara sumber dalam kita sangat kaya. Tapi pangan belum berdaulat, petani masih sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tetapi subsidi pupuk makin besar,” sambung Mahfud MD.
“Pasti ada yang salah dengan kondisi ini. Petaninya sedikit, lahanyan sedikit, subsidi pupuk semakin besar pasti ada yang salah,” tambahnya.
Selain itu, Mahfud mengatakan masih banyak PR yang harus dilakukan oleh Pemerintah, antara lain udara di Indonesia berpolusi, laut beracun. Investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita.
Kemudian, sumber daya alam menjadi sengketa antara rakyat dengan rakyat, antara pemerintah dengan pemerintah.
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu