DPR minta Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru Filianingsih Hendarta memperkuat digitalisasi. Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin berpesan kepada Deputi Gubernur BI terpilih untuk memperkuat peran BI dalam akselerasi ekonomi dan keuangan digital.
“Saya melihat sosok Ibu Fili ini punya kapasitas yang mumpuni untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital. Apalagi selama ini juga sudah berkecimpung dalam digitalisasi sistem pembayaran,” kata Puteri, dikutip Kamis (16/2).
“Dimana ke depan, tantangannya akan semakin kompleks, seperti pengembangan Rupiah digital. Sehingga, kami butuh figur yang bisa membawa inovasi dan terobosan bagi BI, sehingga menjadi bank sentral digital yang terdepan,” tambahnya.
Sebagai informasi, Filianingsih Hendarta saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran.
Calon lain yang juga ikut seleksi ini adalah Dwi Pranoto yang sekarang menjabat sebagai Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Regional.
Namun berdasarkan seleksi ini, Komisi XI DPR RI secara aklamasi menyepakati Filianingsih Hendarta sebagai Deputi Gubernur BI, yang akan menggantikan Dody Budi Waluyo yang selesai masa tugasnya pada April 2023.
“Kita punya Pekerjaan Rumah (PR) untuk memperbaiki tingkat literasi digital yang saat ini masih rendah di skala 3,54 dari 5 menurut data Kemenkominfo,” kata Puteri.
“Ini ternyata juga sejalan dengan indeks literasi keuangan digital yang masih sangat rendah yang hanya 35,5 persen. Hal ini tidak terlepas dari literasi keuangan kita yang juga masih rendah di level 49 persen, dan inklusi keuangan yang masih 85 persen,” sambungnya.
Puteri menyebut rendahnya literasi digital ini dapat menghambat upaya untuk menggali potensi ekonomi digital yang sangat besar. “Padahal, Indonesia sendiri menjadi pangsa ekonomi digital di ASEAN dengan kontribusi mencapai 41 persen yang setara USD70 miliar. Bahkan tahun 2025 nanti, potensi ekonomi digital di Indonesia diperkirakan akan menyentuh angka USD146 miliar,”lanjut Puteri.
Selain itu, lemahnya literasi digital juga memicu timbulnya kerugian dan korban akibat produk keuangan ilegal yang marak berkembang dengan pemasaran digital, seperti kasus trading binary option, aset kripto ilegal, hingga pinjaman online ilegal.
“Untuk itu, DPR minta BI bersama otoritas lainnya perlu semakin meningkatkan edukasi keuangan digital kepada masyarakat. Terutama pemuda yang notabene ingin selalu mengikuti tren. Tetapi, justru tidak diiringi dengan pengetahuan yang memadai,” katanya.
Menutup keterangannya, Politisi dari Fraksi Golkar ini berpesan kepada Deputi Gubernur BI memperkuat peran Dewan Gubernur untuk menjalankan peran BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sebagaimana mandat UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.*
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
#beritaviral
#beritaterkini