Fraksi Partai Demokrat DPR RI mengkritik anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dalam Rancangan APBN 2024.
Kritikan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 tentang Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RAPBN 2024 serta Nota Keuangan.
Dalam pandangan Fraksi Demokrat yang disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka, mengatakan anggaran untuk IKN itu Rp40 triliun. Sangat kontras dengan anggaran yang disediakan pemerintah untuk pembangunan dan pemerataan daerah lainnya.
Karena itu ia berharap pembangunan ini tidak dilakukan hanya untuk mengejar hal yang seremonial belaka. Seperti upacara HUT Kemerdekaan 2024.
“Pembangunan harus mengedepankan aspek kualitas. Perencanaan dan prosedur pembangunan harus diutamakan,” kata Suhardi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023).
Dia mengatakan jangan sampai pembangunan ini berakhir dengan kualitas buruk hanya karena mengejar target penyelesaian.
“Kita lihat contoh lainnya yaitu Jalan Tol Trans Sumatera yang kualitasnya jauh dari harapan,” kata dia.
Suhardi menyambut baik atas diakomodasinya usulan-usulan FPD dalam RAPBN 2024. Salah satunya untuk menaikkan gaji ASN/TNI/Polri.
Namun, ia sangat berharap kebijakan murni bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN/TNI/Polri. Bukan hanya sekedar sebuah kebijakan yang bersifat populis karena memasuki tahun politik.
Food Estate dan Ancaman Krisis Pangan
Selain itu, Suhardi juga menyinggung program food estate. Menurutnya, program tersebut perlu dikaji kembali efektivitasnya dan dampaknya terhadap keseimbangan alam.
“Anggaran untuk kedaulatan pangan perlu angka yang besar, sehingga perlu dilihat dari kaca mata ekonomi hijau. Jangan sampai bertolak belakang dengan cita-cita Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disebut SDGs,” terangnya.
Selanjutnya, untuk mengejar ketahanan pangan, Pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur pangan yang mendukung sektor pertanian.
Seperti irigasi, tata kelola pupuk, mata rantai penjualan produk pertanian serta infrastruktur jalan yang menghubungkan perdesaan dengan jalan-jalan utama. Termasuk jalan tol.
Suhardi juga mengatakan, di tengah ancaman krisis pangan, Pemerintah perlu menjaga pasokan pupuk untuk memperkuat industri pasok pangan.
Sehingga diperlukan tambahan alokasi anggaran untuk perluasan komoditas pangan unggulan. Seperti beras, gula, garam dan lainnya.
Selain itu, diperlukan juga anggaran untuk distribusi monitoring rantai minyak mentah yang beredar di pasar.*
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang