Indonesia adalah salah satu negara pendiri sekaligus anggota dan pemegang saham terbesar keenam Asian Development Bank (ADB). Sejak ADB berdiri tahun 1966, Indonesia telah kerja sama dalam 996 proyek atau setara dengan USD46,6 miliar.
Saat ini, kerja sama antara ADB dengan Indonesia yang masih berlangsung bernilai USD4,1 miliar. Meliputi pembiayaan dengan biaya pinjaman (cost of fund) di bawah tarif pasar.
Kemudian hibah, bantuan teknis, pinjaman dan investasi di sektor swasta, serta pembiayaan perdagangan dan penjaminan.
Demikian disampaikan Wakil Presiden ADB (VP Saeed), Ahmed M Saeed pada acara High Level Policy Dialogue (HLPD).
Menurutnya, sejak tahun 2020, Indonesia melalui Kemenkeu bersama ADB secara rutin menyelenggarakan HLPD. Ini sebagai forum diskusi strategis mengenai tujuan dan trajektori pembangunan prioritas Indonesia.
HLPD 2023 kali ini juga menjadi platform kedua lembaga. Untuk memberikan masukan berharga dalam perumusan Strategi Kemitraan Negara (Country Partnership Strategy/CPS) 2025-2029 mendatang.
Yang dapat membantu Indonesia mencapai transformasi ekonomi struktural jangka panjang dan berkelanjutan.
Sebelumnya, ADB CPS untuk Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“ADB mengapresiasi upaya Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global saat ini, seperti respons terhadap pandemi. Berbagai reformasi untuk mencapai transformasi ekonomi, serta reformasi dalam menangani perubahan iklim, transisi energi, dan pertumbuhan hijau,” ujar Ahmed.
Perdagangan Karbon
Sesi dialog tingkat tinggi ini terbagi dalam dua tema diskusi. Sesi pertama membahas tantangan pascapandemi: pemulihan ekonomi dan komitmen emisi nol bersih. Sedangkan sesi kedua mengulas tentang kebijakan pertumbuhan berkelanjutan.
Di Indonesia, 80% dari bencana yang terjadi disebabkan oleh kerusakan alam akibat perubahan iklim. Sebanyak 60% populasi Indonesia hidup di dekat dan daerah pesisir atau di pulau-pulau kecil.
Di mana berbagai ancaman terhadap habitat dan ketahanan pangan daerah tersebut terus meningkat.
Untuk mengatasi ancaman perubahan iklim yang juga terjadi di tingkat global tersebut, dibutuhkan sebuah program pembiayaan campuran regional yang transformatif.
Salah satu contohnya adalah Indonesia sebagai pelopor tengah melanjutkan implementasi dari ETM dan menerapkan inisiasi perdagangan karbon dengan dukungan dari ADB.
Indonesia dan ADB serta mitra pembangunan lainnya juga membentuk sekretariat Just Energy Transition Program (JETP). Yang akan memberikan dukungan kelembagaan dan dukungan pada tahapan implementasi. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang