Indonesia memiliki pemimpin yang sangat inovatif, yaitu Presiden Joko Widodo, yang sebentar lagi akan mengakhiri jabatannya yang digantikan oleh suksesor yang didukungnya, Prabowo Subianto dan putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Sejak awal masa kepemimpinannya, dalam berbagai kesempatan berpidato, Jokowi menekankan pentingnya inovasi untuk memajukan negara: “Inovasi adalah kunci memajukan bangsa. Indonesia harus terus berinovasi dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, teknologi dan sosial agar dapat bersaing secara global dan mencapai tujuan pembangunan nasional.”
Selama masa kepemimpinannya yang panjang (2014-2024), inovasi oleh pemerintah sudah banyak yang terselenggara. Di antaranya, program kartu Indonesia pintar (KIP), program one map policy (Kebijakan Satu Peta), pembangunan infrastruktur yang masif.
Berikutnya, program digitalisasi administrasi pemerintah, program kartu pekerja, pembangunan bandara Kertajati. Selanjutnya, reformasi birokrasi, hilirisasi pertambangan dan industri, pengembangan diplomasi ekonomi yang inovatif, dan masih banyak lagi.
Hasil dari inovasi yang dikembangkan juga luar biasa: meningkatnya akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, karena program pendidikan dan bantuan sosial yang efektif. Seperti, terbangunnya jalan tol, pelabuhan, dan bandara; meningkatnya konektivitas antar daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Lalu, meningkatnya keterampilan dan daya saing tenaga kerja Indonesia, serta diperolehnya akses masyarakat untuk mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan.
Dengan keberhasilan tersebut, Indonesia berpeluang mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan dan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045. Meskipun masih banyak tantangan yang perlu diatasi.
Keberhasilan tersebut tidak bisa lepaskan dari banyaknya inovasi yang diinisiasi Presiden, sehingga beliau layak mendapatkan gelar Bapak Inovasi.
Inovasi Pedang Mata Dua
Tetapi inovasi adalah pedang bermata dua, dapat digunakan untuk dua tujuan yang bertentangan, positif atau negatif. Inovasi Positif adalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
Sedangkan inovasi negatif adalah seperti yang dapat dijelaskan berikut ini. Ini dapat terjadi misalnya dalam ranah etika dan hukum, yaitu crime innovation (inovasi kriminal). Inovasi kriminal adalah pengembangan atau pemanfaatan dari teknologi, strategi, atau metode baru untuk menghindari penegakan hukum.
Beberapa contohnya adalah penggunaan criptocurrency atau pembukaan perusahaan shell. Kemudian, drone atau perangkat lunak enskripsi untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang berlawanan dengan hukum. Lalu mengembangkan metode baru mencuci uang hasil perbuatan ilegal, penipuan online seperti phishing atau scan investasi.
Inovasi kriminal dapat juga terjadi di politik, ketika para pelakunya mengembangkan political fraud (penipuan politik). Atau lebih khusus lagi melakukan vote fraud atau ketidak-jujuran dalam pemilihan, yaitu tindakan yang melanggar etika dan kejujuran dalam proses politik. Termasuk dalam pemilu dan pilpres, untuk mempengaruhi hasil pemilihan atau merugikan proses demokratis.
Ini bisa berupa pemalsuan suara, pembelian suara, manipulasi data pemilih, kampanye negatif yang tidak benar, manipulasi hasil pemilihan, dan penghalangan akses pemilih.
Fenomena ini secara kasat mata menggejala dalam pesta demokrasi yang baru saja berakhir. Vote fraud merupakan ancaman serius terhadap integritas demokrasi dan kepercayaan publik dalam proses politik.
Kekerasan Demokrasi
Jack Snyder (2000) menulis buku terkenal From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict. Di situ dijelaskan gagalnya proses demokratisasi di Eropa Timur dengan terjadinya perang Yugoslavia, konflik di Kosovo, dan konflik di Bosnia.
Di Indonesia kekerasan juga merebak menyusul terjadinya gerakan reformasi oleh mahasiswa, seperti penembakan demonstran di kampus Trisakti, penyerangan dan pembakaran kantor PDI, juga penculikan dan penghilangan demonstran.
Dalam proses pemilu dan pilpres, sebagai pelaksanaan dari prinsip demokrasi, yang terjadi bukan violence, tetapi fraud. Karena itu layak untuk disimpulkan, demokratisasi yang tengah menggejala di Indonesia saat ini lebih tepat untuk dijuluki, bukan sebagai from voting to violence (dari pemilihan ke kekerasan). Tetapi from voting to fraud (dari pemilihan ke penipuan).
Kita tidak hanya mengadopsi inovasi yang positif dalam pengembangan sistem politik, ekonomi, dan sosial seperti yang telah secara berhasil kita lakukan sebelumnya. Tetapi kita pun ternyata juga piawai mengembangkan inovasi negatif, berupa crime inovation, dalam bentuk: vote-fraud. Inovasi yang benar-benar paripurna.
Editor: Raja H. Napitupulu
Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA, adalah Guru Besar Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.