Jangan Sampai Kredit Macet, Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.906 Triliun

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia hingga November 2022 mencapai 392,6 miliar dolar AS. Angka ini setara dengan Rp5.906 triliun dengan kurs Rp15.045 per dolar AS.

Nilai pinjaman Indonesia di luar negeri dua kali lipat besarnya, jika dibandingkan dengan target pendapatan Pemerintah dalam APBN 2023 yang ditetapkan sebesar Rp2.463,0 triliun. Uang Luar Negeri sekitar 28 persen dari PDB 2023, yaitu Rp21.037 Triliun.

Erwin Haryono, Direktur Eksekutif, Departemen Komunikasi, Bank Indonesia, dalam keterangan tertulis, Senin (16/1/2023) mengatakan ULN Indonesia pada November 2022 berkurang sebesar 5,6% (yoy).

Penurunan nilai utang bersumber dari ULN sektor publik, yaitu yang ditarik oleh Pemerintah dan Bank Indonesia serta sektor swasta. Khusus utang ULN Pemerintah pada November 2022 tercatat sebesar 181,6 miliar dolar AS. Angka ini juga berkurang 10,2% (yoy).

Bank Indonesia menilai, jumlah utang berkurang karena adanya sentimen positif dari kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga, sehingga mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.

Selain itu, terdapat penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, antara lain dukungan penanganan Covid-19, dukungan pembangunan infrastruktur, serta beberapa pembangunan program dan proyek lainnya.

Penarikan ULN pada November 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

ULN Pemerintah digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja prioritas hingga bulan November 2022, meliputi sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mencapai 24,5 persen dari total ULN Pemerintah.

Kemudian, sektor jasa pendidikan menyerap 16,5 persen, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 15,3 persen, sektor konstruksi 14,2 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi menyerap 11,5 persen.

Dari sisi risiko kedit, BI mengkategorikan posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah.*

Editor: Erna Sari Ulina Girsang
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv