Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal pasca mengetahui anggaran untuk mengatasi masalah stunting, diboroskan untuk kegiatan rapat dan perjalanan dinas.
Anggaran itu merupakan dana daerah yang digunakan untuk berbagai program prioritas seperti penanganan masalah stunting di daerah tersebut. Namun mayoritas dana itu justru digunakan untuk kegiatan tidak prioritas.
Hal itu dikatakan Jokowi pasca mengecek salah satu anggaran di suatu daerah untuk program penurunan angka stunting.
Dari total dana Rp10 miliar yang dianggarkan untuk program stunting, Jokowi menyebut hanya sebanyak Rp2 miliar yang dimanfaatkan secara konkret. Sedangkan Rp8 miliar lainnya digunakan untuk kepentingan perjalanan dinas, rapat, serta program penguatan dan pengembangan lainnya.
“Contoh, ada anggaran stunting Rp10 miliar, coba cek liat betul untuk apa Rp 0 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran Rp 0 miliar. Coba dilihat detil, baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat Rp 0 miliar untuk stunting. Cek perjalanan dinas Rp miliar, rapat-rapat Rp miliar, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp miliar, yang untuk bener-bener beli telur itu ga ada Rp miliar. Kapan stunting-nya akan selesai kalau caranya seperti ini,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara peresmian pembukaan rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2023, Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Karena itu, Jokowi menegaskan agar cara penganggaran seperti itu harus diubah. Seharusnya, kata dia, sebanyak Rp8 miliar dari Rp10 miliar yang dianggarkan digunakan langsung untuk pengadaan makanan sehat bagi masyarakat.
Contoh Anggaran APBD
Selain soal anggaran stunting, Jokowi kembali mencontohkan anggaran APBD untuk pengembangan UMKM.
Dari total anggaran Rp2,5 miliar, sebanyak Rp1,9 miliar di antaranya digunakan untuk honor dan perjalaan dinas.
Sedangkan sisanya, yakni Rp600 juta juga masih digunakan untuk program pemberdayaan, pengembangan, dan lain-lain.
“Itu nanti sisanya yang Rp0,6 miliar. Dan yang Rp600 juta itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, ga konkret. Langsung ajalah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, ya kalau pengembangan UMKM kan mestinya itu, untuk pameran, jelas,” kata Jokowi menegaskan.
Dalam hal ini, Jokowi juga menyinggung soal anggaran pembangunan balai di suatu daerah yang sebesar Rp1 miliar. Seharusnya dari total anggaran itu, sebanyak Rp900 juta digunakan untuk pembangunan balai.
Namun, setelah ia cek detail, sebanyak 80 persen dari total anggaran pembangunan digunakan untuk honor, rapat, dan perjalanan dinas.
“Ini sudah nggak bisa lagi bapak ibu sekalian,” kata dia.
Begitu juga dengan anggaran pengentasan kemiskinan di daerah. Jokowi menyebut hanya satu persen dari total dana yang dianggarkan pemerintah daerah yang digunakan secara konkret untuk program pengentasan kemiskinan.
Perlu Pengawasan Dari BPKP
Karena itu, Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan, pengawalan, dan pengarahan baik kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam menggunakan anggarannya.
Sehingga penggunaan anggaran bisa lebih produktif dan memberikan hasil yang optimal.
“Dan inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80 (persen)-nya yang untuk konkret, 20 (persen)-nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif. Karena tangan BPKP itu sampai di provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Jokowi.
Editor : Firda Nursyafira/Raja H. Napitupulu