Kita tentu tidak asing lagi dengan kebijakan publik. Kebijakan publik adalah bentuk upaya pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah publik dalam berbagai aspek kehidupan.
Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah tidak hanya sekedar asal jadi saja. Karena, tujuan kebijakan publik adalah mewujudkan tujuan negara. Hal ini diungkapkan oleh Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran, Mudiyati Rahmatunnisa, Ma., Ph. D. Ia menyampaikan pada hari Rabu (14/6/2023) dalam kegiatan Executive Education Program for Young Political Leaders Batch 12 Golkar Institute.
Tanpa Kebijakan, Kemakmuran Terhambat
“Kebijakan ini untuk mewujudkan tujuan negara. Tanpa kebijakan nanti bisa seenaknya, dong. Padahal tujuan negara itu idealnya untuk kesejahteraan semua masyarakat. Lewat kebijakan politik inilah tujuan negara bisa terwujud. Apapun itu,” terang Mudiyati.
Kebijakan tentu saja dibentuk agar masyarakat hidupnya adil dan makmur. Misal pembentukan kebijakan ekonomi berupa penetapan sistem perpajakan, sistem anggaran, dan lain sebagainya.
Pemerintah membuat kebijakan publik atas respon permasalahan yang terjadi. Sehingga permasalahan ini bisa diatasi. Inilah yang membuat kedudukan kebijakan publik memiliki kedudukan yang strategis di suatu negara.
Membuat Kebijakan Publik Harus Ada End Period
Ia menambahkan bahwa kebijakan itu harus clear tujuannya. Hal ini karena tujuan yang ingin dicapai menjadi suatu arah dalam beraktivitas.
“Kebijakan itu harus ada clear goalsnya. Apapun yang mau dilakukan. Tujuan itulah yang menjadi arah aktivitasnya dan harus berorientasi pada tujuan ketimbang tidak terarah,” pungkasnya.
Ia menegaskan bahwa end period dalam suatu kebijakan itu harus ada. Karena ini menjadi suatu cara agar tujuan atau goals tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan.
“End period kebijakan itu harus ada. Ini adalah rangkaian aktivitas. Sebuah kebijakan publik harus ada end periodnya agar efisien,” ujar Mudiyati.
Aktor Dalam Kebijakan Publik
Selanjutnya, Mudiyati juga menjelaskan aktor-aktor dalam pengambilan kebijakan publik. Ia menerangkan aktor kebijakan terdiri dari unsur pemerintah, kelompok civil society, dan organisasi internasional.
“Eksekutif, legislatif, yudikatif merupakan organizations of state. Sedangkan NGO, serikat buruh, asosiasi pengusaha, ini masuk organizations of the society,” paparnya.
Adapun aktor kebijakan publik ini dapat berasal dari unsur organisasi internasional. Menurut Mudiyati, World Health Organization dan International Labour Organization adalah aktor yang berperan dalam kebijakan publik.
Satu persoalan publik harus ada alternatif. Kebijakan publik tidak pernah ada win-win solution. Selalu ada pemenangnya. Inilah yang membuat kebijakan itu dinamis. Apapun proses kebijakan yang dilakukan harus ada data dan riset.
Pemerintah Harus Mendapat Benefit Besar
Secara terpisah, Pengamat Kebijakan Publik dan Sosial Masyarakat dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Sri Handiman menilai, kebijakan publik harus dipahami sebagai regulasi yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.
Menurut dia, setiap kebijakan publik merupakan agenda pemerintah yang telah mendapat persetujuan parlemen. Sehingga hak anggaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut sudah dialokasikan.
“Dengan demikian, dalam kebijakan publik pemerintah sebagai pelaksananya harus mendapatkan benefit paling besar. Sehingga, rencana dan program pemerintah menyejahterahkan rakyat harus terwujud,” ungkap dia.
Editor: Nabila Tias Novrianda