Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Eko Hendro Purnomo mengkritisi keberpihakan insentif pajak yang stagnan terhadap pelaku UMKM.
Eko menilai, sudah saatnya pemerintah menaikkan angka insentif perpajakan untuk UMKM dari 23% menjadi 24%. Atau hingga 25% untuk memacu geliat perekonomian UMKM.
“Kalau saya tadi mengkritisi keberpihakan UMKM. Karena saya lihat perpajakan keberpihakan terhadap UMKM mengalami stagnasi. Mulai ari 2018 sampai 2021, kisarannya cuma 23, sekian naik 23,2 terus turun lagi. Jadi cuman sampai 23%,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan Eko di sela Rapat Panja dengan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (12/6/2023).
Padahal sambung Eko, dirinya berharap Usaha Mikro Kemecil dan Menengah (UMKM) punya insentif 24-25%.
“Supaya mereka juga bisa menggeliat, bersaing,” jelasnya.
Dikatakannya, saat ini UMKM dalam negeri masih sulit bersaing dengan negara tetangga seperti Thailand dan Singapura. Bahkan di negeri sendiri masih sulit bersaing dengan usaha modern.
Padahal disaat krisis ekonomi, yang membantu menjaga kestabilan ekonomi negara adalah UMKM.
“Perputaran uangnya, cashflow-nya bagus. Saya melihat, ini lah saatnya kita bantu, kita support, terkait insentif perpajakan untuk UMKM,” katanya.
Ia juga mengingatkan pemerintah untuk mengelola dan memberikan kebijakan insentif pajak dengan tepat. Seperti memberikan tax holiday terhadap 18 perusahaan besar.
Baginya, lebih baik anggaran tersebut tidak dipakai perusahaan-perusahaan tersebut, tetapi diberikan kepada UMKM. Misalnya dalam ranges berapa tidak perlu dikenakan pajak, bisa keringanan pajak. Lalu tempat juga tidak perlu dipajak.
“Jadi semua dibantu, saya yakin bisa. Maka harus dijaga karena kalau kita kasihan mereka. Kita menyediakan peti mati untuk mereka kalau kita tidak men-support dan tidak membantu mereka,” tegas Eko. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang