Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut jumlah Badan Perkreditan Rakyat (BPR) terlalu banyak. Saat ini, jumlah BPR di Indonesia mencapai 1.600.
“Berbagai upaya untuk bagaimana mengkonsolidasikan termasuk upaya untuk merger dan lain sebagainya akan terus kita lakukan agar tercapai jumlah BPR yang kuat dan sustainable ke depan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, di Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Dian memprediksi, dalam waktu lima tahun ke depan jumlah BPR akan menyusut drastis. Apalagi, dalam Peraturan POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR mewajibkan bagi BPR untuk memenuhi kewajiban modal inti, yakni sebesar Rp3 miliar di 2020 dan Rp6 miliar pada 2024. Aturan ini secara tidak langsung akan memaksa BPR untuk melakukan merger.
“Kita perkirakan bahwa jumlah BPR di dalam jangka waktu 5 tahun ke depan akan berkurang secara signifikan,” kata Dian.
OJK memastikan, meskipun jumlah BPR akan berkurang signifikan, tapi bukan berarti kontribusinya terhadap perekonomian akan ikut menyusut. Sebab, OJK juga akan memberikan penguatan terhadap BPR ke depan. “Karena BPR justru akan diperkuat,” tutur Dian.
Pada 31 Maret 2023 mendatang, terdapat 10 BPR yang akan merger menjadi 1 BPR, yakni PT BPR Modern Express. Adapun pemegang saham pengendali BPR hasil merger tersebut, yaitu PT Modern Multiartha dengan porsi kepemilikan mencapai 91,40 persen.
Berikut daftar 10 BPR yang sudah siap melakukan merger.
1. PT BPR Modern Express.
2. PT BPR Irian Sentosa.
3. PT BPR Palu Lokadana Utama.
4. PT BPR Modern Express Jawa Tengah.
5. PT BPR Modern Express Nusa Tenggara Timur.
6. PT BPR Modern Express Sulawesi Tenggara.
7. PT BPR Modern Express Sulawesi Selatan.
8. PT BPR Modern Express Papua Barat.
9. PT BPR Modern Express Maluku Utara.
10. PT BPR Modern Express Sulawesi Utara.
Editor: Addinda Zen