Pemerintah terus berupaya meningkatkan performa logistik Indonesia guna mendorong daya saing perekonomian nasional. Ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 (Inpres 5/2020) tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (National Logistics Ecosystem/NLE). Kementerian keuangan (Kemenkeu) mencatat, penyelesaian setiap rencana aksi Inpres 5/2020 dimaksud sampai dengan 31 Desember 2022, berjalan sesuai timeline.
NLE kemudian akan fokus pada 3 aspek dalam kurun 2023-2024. Aspek-aspek tersebut adalah akselerasi penyelesaian target rencana aksi Inpres 5/2020, room for improvement, dan perluasan target pelabuhan implementasi NLE. Dikutip dari siaran pers Kemenkeu, pemerintah juga terus menjaring masukan dari semua elemen terkait. Baik dari pemerintahan, swasta, maupun pelaku logistik. Hal ini guna mendukung kelancaran implementasi NLE.
Kemenkeu menyelenggarakan acara “Diskusi Implementasi Penataan Ekosistem Logistik Nasional”. Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, hadir pada acara ini selaku moderator. Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan asosiasi pelaku usaha dan logistik.
Rudy Rahmaddi, selaku Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai sekaligus Ketua Pelaksana Harian Tim Teknis Pengembangan NLE turut hadir dalam gelaran tersebut. Ia mengatakan NLE telah diimplementasi pada 14 pelabuhan. Ke depannya, akan diperluas ke pelabuhan laut dan udara. Baik domestic maupun internasional.
Ia juga menegaskan bahwa tim NLE dari Kemenkeu tidak bekerja sendirian. Ada lebih dari 15 Kementerian/Lembaga, lebih dari 50 platform logistik, perbankan, dan BUMN yang berkolaborasi bersama.
Berdasarkan data LNSW, estimasi penurunan biaya timbun dan biaya penarikan untuk behandle/pemeriksaan mulai dari awal implementasi SSm Pabean Karantina pada bulan Juni 2020 s.d. Desember 2022 sebesar 191,32 miliar atau 33,48 persen. Selain itu, rata-rata efisiensi waktunya sebesar 22,37%.
Meski data menunjukkan efisiensi tercapai melalui NLE, menurut Rudy Rahmaddi, untuk Indonesia yang secara geografis menantang karena berbentuk kepulauan, bisa jadi efisiensi 50% belum cukup.
“Makanya Kementerian Keuangan menargetkan efisiensi 60-80 persen,” jelasnya.
Editor: Addinda Zen