Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM untuk dapat meningkatkan kinerja dan penyerapan anggaran di tahun 2023.
Peningkatan kinerja tersebut diihat dari serapan anggaran Kemenkop dan UKM tahun 2022 sebesar Rp94,17 persen. Untuk itu, Komisi VI berharap ada peningkatan kinerja dan serapan anggaran di tahun ini.
Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung juga mengatakan, Komisi VI menyetujui pagu indikatif Kemenkop dan UKMÂ tahun 2024, sebesar Rp1,4 triliun,
Pagu indikatif itu terdiri dari program dukungan manajemen sebesar Rp411 miliar. Dan, program kewirausahaan, UMKM dan Koperasi sebesar Rp1,086 triliun.
Komisi VI, lanjut Martin, juga menyetujui usulan tambahan anggaran Kemenkop UKM tahun 2024.
“Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2024 sebesar Rp1.511.075.512.000,” ujar Martin.
Martin mengatakan itu saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Koperasi dan UKM Tetan Masduki. Rapat digelar di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).
Komisi VI kata Martin, meminta Kemenkop melakukan berbagai langkah strategis dalam mendorong peningkatan kinerja.
Pertama, Kemenkop-UKM diminta untuk terus meningkatkan pengawasan dan penanganan koperasi-koperasi yang bermasalah.
Hal itu dimaksudkan untuk memperbaiki citra koperasi di tengah masyarakat dan terbentuknya industri keuangan koperasi yang sehat, efisien, kuat dan mandiri.
“Komisi VI juga meminta Kemenkop dan UKM menciptakan ekosistem koperasi sebagai bagian integral dari industri usaha simpan pinja. Kkoperasi sebagai bagian integral dari industri keuangan nasional dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat akar rumput,” lanjutnya.
Komisi VI juga menurut Martin, mendukung Kemenkop-UKM sebagai wali data tunggal Koperasi dan UMKM yang terintegrasi di seluruh Indonesia. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang