Michelle Wu kembali menorehkan prestasi di masa jabatannya sebagai Walikota Boston, Amerika Serikat. Boston mengalami kemajuan dengan menjadikan Michelle Wu sebagai bagian dari pemerintahannya. Michelle Wu merupakan wanita sekaligus keturunan Asia pertama yang memimpin kota Boston. Sebelumnya, Boston hanya mengandalkan laki-laki kulit putih.
Platform progresif yang menekankan keadilan rasial, ekonomi, dan iklim telah dijalankan Michelle. Selain itu, ia menyesuaikan kontrak kota untuk menutup kesenjangan kekayaan rasial. Ia mendapat dukungan melalui komitmennya untuk mengedepankan investasi pada layanan publik. Meski demikian, Michelle Wu, sebagai Walikota Boston masih kerap mendapat ejekan rasis di dunia maya, bahkan unjuk rasa di depan rumahnya.
Dikutip dari voaindonesia.com (12/2), sosok Michelle Wu memberikan inspirasi bagi minoritas, imigran, dan diaspora yang tinggal di Amerika, khususnya kota Boston. Keberadaannya dapat memperbaiki persepsi tentang figur minoritas. Ia berharap dapat memperluas definisi kepemimpinan, mengingat ia dan keluarganya bukan berasal dari Amerika Serikat. Michelle mendapat dukungan dari kaum progresif dan komunitas kulit berwarna di Boston.
Michelle menganggap sumber daya publik menjadi dasar pertumbuhan ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia ingin mendirikan sekolah negeri, sistem kereta bawah tanah, taman publik, hingga perpustakaan umum besar pertama di Amerika.
Upaya lain yang berhasil dilakukan Michelle adalah layanan bus dan permukiman kumuh. Michelle memperkenalkan layanan bus gratis yang sebagian besar melayani orang kulit hitam. Selain itu, ia juga membongkar tempat kumuh para tunawisma tinggal. Sebagai gantinya, ia menawarkan hunian gratis di perumahan transisi serta hotel.
Permukiman Kumuh di Indonesia
Permukiman kumuh menjadi permasalahan panjang bagi sebagian besar walikota atau gubernur di banyak negara. Disebut juga sebagai permukiman tidak layak huni. Ciri permukiman kumuh ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, serta kualitas bangunan, sarana, prasarana yang tidak memenuhi syarat.
Dilansir dari databoks.katadata, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan rumah tangga kumuh terbesar di daerah perkotaan. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), rumah tangga kumuh di Jakarta mencapai 22,07% pada tahun 2020.
Heru Budi Hartono, Pejabat Gubernur DKI Jakarta berencana menata permukiman kumuh yang tersebar di 250 Rukun Warga (RW). Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, rencana ini masih belum disertai dengan detail jumlah anggaran yang diperlukan.
Sebanyak 200 RW dari total 450 RW sudah ditangani. Sementara sisanya, akan ditangani secara bertahap. Dikutip dari Antara, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Afan Adriansyah mengatakan salah satu pembenahan adalah menata ulang kawasan permukiman kumuh yang dinilai tidak sehat, karena tidak ada pencahayaan dan sirkulasi udara.
Penduduk miskin di Jakarta sendiri bertambah menjadi 502 ribu orang atau sekitar 4,69 persen dari total jumlah penduduknya, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2022.
Diharapkan pembenahan permukiman kumuh sekaligus memperbaiki kualitas sumber daya yang ada.
Editor: Addinda Zen