Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas meminta pihak SPBU agar memasang monitor CCTV untuk pengawasan secara optimal.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasteya Adhi mengatakan itu usai memantau SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.
Erika dan Iwan melakukan pengecekan ke monitor CCTV, dispenser SPBU, tangki timbun BBM dan berbincang langsung dengan pengawas SPBU. Untuk mengetahui kondisi sebenarnya.
Diungkapkan Erika dalam pemantauan ini ditemukan kondisi tidak adanya monitor TV CCTV di SPBU dan adanya petugas yang hanya melihat rekaman melalui telepon seluler.
“Ini tadi sudah kita rekomendasikan, untuk segera dipasang monitor TV untuk memantau CCTV. Termasuk juga, jangka waktu penyimpanan rekamannya, tadi hanya dua minggu. Sedangkan, menurut ketentuan itu minimal harus satu bulan. Memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki di SPBU ini,” tegasnya.
Terkait temuan yang ada, Erika meminta badan usaha penugasan untuk menindaklanjuti dengan segera agar tidak berlarut larut.
“Masalah fasilitas dan administrasi yang perlu disosialisasikan lebih intens oleh Pertamina,”jelasnya dikutip dai siaran pers, Sabtu (25/11/2023), di Kabupaten Sorong.
Menurut Erika, saat berbincang dengan pengawas SPBU, pihak SPBU kelihatannya sudah punya kehati-hatian dalam melayani atau menyalurkan BBM bersubsidi.
Tapi sayangnya, sepertinya masih kurang sosialisasi. Bagaimana mereka melakukan proses administrasi yang baik. Contohnya surat rekomendasi.
“Seharusnya dicatat dan dilaporkan setiap bulan. Ini belum dilakukan,” terang Erika.
Pemantauan Agen Minyak Tanah
Hal serupa diungkap Iwan, menurutnya SPBU harus melayani dengan baik masyarakat dalam pendistribusian BBM. Pihak SPBU perlu menyediakan fasilitas untuk pengawasan seperti CCTV dengan optimal.
“Dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas penyaluran khususnya BBM yang bersubsidi,” jelasnya.
Iwan menyampaikan masih adanya surat rekomendasi yang tidak teradministrasi dengan baik. Ia pun meminta SPBU melakukan perbaikan tata kelola administrasi di lapangan.
“Dilakukan perbaikan, demi akuntabilitas dan juga pertanggungjawaban SPBU sebagaimana seharusnya,” tutur Iwan.
Menanggapi temuan di atas, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Papua Barat Nuriva Joko Wibowo menjelaskan, pihaknya akan menindaklanjuti.
“SPBU sudah menerima instruksi ini, pasti langsung dilakukan perbaikan,” ungkapnya.
Usai melakukan kunjungan SPBU, BPH Migas melanjutkan pemantauan ke Agen Minyak Tanah dan Pangkalan Minyak Tanah di Kota Sorong.
Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro mengatakan, tujuan BPH Migas melakukan pemantauan adalah ingin memastikan pendistribusian BBM bersubsidi. Dalam hal ini minyak tanah, agar tepat sasaran.
Pihaknya mengecek proses pengiriman minyak tanah dari Agen ke Pangkalan, dan Harga Eceran Tertentu (HET) yang ditetapkan Pemerintah daerah. Apakah sesuai dengan yang diterima masyarakat.
“Harga sudah ditempel di dinding, harganya untuk masyarakat Rp4.000 rupiah. Jadi, harga sudah sesuai HET,” pungkasnya.
Dalam pemantauan ke SPBU, Agen, dan Pangkalan Minyak Tanah ini, terlihat hadir Komite Audit Kementerian ESDM Ani Maharsi. *
#beritviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang