Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk mengoptimalkan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Antara lain melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FPD) dari wilayah surplus ke wilayah defisit.
Hal Ini penting dilakukan sebagai upaya pengendalian inflasi terlebih menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Pemilu 2024. Secara umum, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan peningkatan inflasi sebesar 0,38% (mtm) pada November 2023 dibandingkan bulan sebelumnya.
Sedangkan Indeks Harga Konsumen (IKH) naik dari sebelumnya 115,64 menjadi 116,08. Komoditas penyumbang utama andil inflasi (y-on-y) yaitu beras 0,58%, cabai merah 0,19%, rokok 0.18%, emas perhiasan 0.11%, dan cabai rawit 0,10%.
‘’Kami melihat beras masih mengalami inflasi dengan tekanan yang terus melemah, yaitu sebesar 0,43%. Kondisi tersebut sejalan dengan yang terjadi pada inflasi beras akhir tahun 2022,” kata Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional/Bapanas Sarwo Edhy.
Hal itu dikatakab Sarwo pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kemendagri, Jakarta (4/11/2023).
Pada November 2022, kata Sarwo, tekanan inflasi beras melemah dibandingkan bulan sebelumnya. Namun bantuan pangan beras yang masih dilakukan Bapanas hingga akhir bulan Desember ini efektif menekan laju kenaikan harga.
Gencarkan Gerakan Pangan Murah
Ia juga mengingatkan pimpinan daerah untuk terus menggencarkan GPM yang hingga bulan 2023 Oktober telah digelar di 1.583 titik se-Indonesia.
Terdiri dari 585 titik di tingkat 35 provinsi dan 988 titik di tingkat 317 kabupaten/kota. Ia juga terus mendorong dilaksanakannya FDP oleh Pemda untuk menjaga stok dan harga pangan.
“Gerakan Pangan Murah menjadi strategi kita bersama Bapak Mendagri Tito Karnavian untuk pengendalian inflasi pangan. Lalu ada FDP, jika daerah punya keterbatasan anggaran untuk FDP, Bapanas siap membantu,” tambah Sarwo.
Terkait dana dekonsentrasi yang sudah diberikan, Bapanas mengimbau kepala daerah dapat mengawal percepatan realisasi penyerapan dana tersebut hingga 100% di minggu ke 2 Desember 2023.
“Saat ini kami telah alokasikan sebesar Rp142 miliar se-Indonesia, ternyata realisasi anggarannya baru terserap Rp 85,44 miliar atau 59,79% dari total anggaran. Dengan sisa waktu efektif sekitar 20 hari kerja kami berharap Pemerintah Daerah fokus dalam hal penyerapan ini,’’ tutupnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Rudi H Napitupulu