Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menanam 10 ribu bibit mangrove di kawasan wisata mangrove Lubuk Kertang, Kabupaten Langkat.
Ini merupakan salah satu upaya Pemprov Sumut melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk memulihkan kawasan hutan mangrove. Khususnya di Desa Lubuk Kertang, yang mengalami kerusakan cukup serius.
Kerusakan kawasan hutan mangrove Lubuk Kertang disebabkan penebangan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Dari beberapa lokasi, hutan mangrove Lubuk Kertang yang kerusakannya paling berat.
“Perlu kita edukasi masyarakat kita, betapa pentingnya mangrove. Dan, harus kita cari solusi agar masyarakat memiliki penghasilan lain. Sehingga mereka tidak menebang untuk dijual,” kata Pj Gubernur Sumut Hassanudin.
Hal itu disampaikannya usai menanam bibit mangrove bersama Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Plt Bupati Langkat Syah Afandin, Kamis (12/10/2023).
Menurut Hassanudin, ini merupakan salah satu langkah untuk memulihkan hutan mangrove, dan tidak bisa dilakukan dengan jalan pintas. Perlu penyelesaian masalah sosial dan ekonomi, sehingga masyarakat setempat ikut melestarikan mangrove.
“Ini bukan short cut, ini cuma salah satu langkah karena mangrove butuh waktu lama untuk besar. Padahal kita sangat butuh mangrove, melindungi dari intrusi air laut. Tempat kembang biak ikan dan sekarang perdagangan karbon dan kita punya hutan mangrove terluas ketiga di Indonesia,” kata Hassanudin.
Primadona Objek Wisata
Sementara itu, Kepala Dinas LHK Sumut, Yuliani Siregar mengatakan, kerusakan hutan mangrove Lubuk Kertang karena pemangkasan habis mangrove di kawasan ini.
Padahal, Lubuk Kertang dengan luas hutan mangrove sekitar 500 hektare salah satu primadona objek wisata di Langkat.
“Sebelum Covid ini menjadi tempat wisata yang diminati, tetapi saat Covid menurun drastis dan penghasilan sebagian masyarakat juga terganggu. Jadi sebagian masyarakat mulai mengeksploitasi mangrove, sayangnya itu dipangkas habis. Padahal ada tata cara kita menebang mangrove,” kata Yuliani.
Pemprov Sumut kata dia, akan bekerja sama dengan Badan Restorasi Mangrove dan Gambut (BRMG) memulihkan kawasan mangrove. Termasuk aspek sosial dan ekonomi.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BRGM, Gatot Subiantoro menjelasakan, selain aspek sosial dan ekonomi, dampak kerusakan lingkungan juga sangat penting diperhatikan.
Setiap tahunnya, daratan Sumut terkena intrusi air laut sekitar 14 meter per hektare dan untuk memperbaikinya butuh sekitar Rp5 juta – Rp 6 juta/meter.
“Kalau terkena intrusi harus dibenahi agar tidak merusak perkebunan, pemukiman. Di Labuhanbatu ada masyarakat yang harus merelakan sebagian kebun sawitnya untuk jadi hutan mangrove. Ada lagi kebun kelapa yang rusak dan jumlahnya ribuan,” kata Gatot.
Turut serta pada Pemeliharaan dan Pemulihan Kawasan Mangrove ini, Pj Ketua TP PKK Sumut Dessy Hassanudin, Forkopimda Sumut serta OPD terkait lainnya.
Hadir juga komunitas pencinta lingkungan, tokoh masyarakat serta anak-anak muda Lubuk Kertang.*
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu