Keputusan Partai Demokrat merapat kepada Koalisi Indonesia Maju (KIM) ditanggapi oleh sejumlah pengamat komunikasi dan politik di Indonesia. Mereka mengatakan ada dua tujuan utama Demokrat dalam menentukan langkah ini.
Pertama, kedatangan Demokrat akan menambah kekuatan koalisi untuk memenangkan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun depan alias ingin membuktikan bahwa kehadiran mereka di koalisi akan membawa kemenangan.
Kedua, Demokrat ingin mengembalikan marwah partai setelah keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan karena merasa dikhianati soal calon wakil presiden (cawapres) yang menurut Demokrat ditentukan sepihak oleh Partai Nasdem dan Anies Baswedan.
Salah seorang pengamat politik Hendri Satrio menilai Demokrat berpotensi mendapatkan keuntungan karena KIM dapat menjadi pijakan baru untuk meningkatkan elektabilitas partai.
“Keputusan ini lebih terlihat sebagai upaya Partai Demokrat memperteggas sikap politik partai,” jelas Hendri Satrio, pengamat politik Universitas Paramadina dalam wawancara dengan TVOne, Senin (18/9/2023) pagi, .
“Demokrat belajar dari Pemilu 2014 dan 2019, terutama tahun 2014. Saat itu, Partai Demokrat menjadi partai tengah, ternyata orang Indonesia tidak suka tuh yang namanya abu-abu, lantas elektabilitasnya turun,” ujarnya.
Seperti diketahui, Partai Demokrat berdiri tahun 2001. Pemilu pertama yang diikuti Demokrat tahun 2004 dan langsung mendapatkan 8,46 juta suara atau 7,45% dari total suara nasional.
Di Pemilu kedua tahun 2019, Demokrat melejit menjadi pemenang Pemilu meraih 21,66 juta atau 20,81% dari total suara sah nasional.
Namun, pada pemilu ketiganya di tahun 2014, suara Partai Demokrat anjlok menjadi 10,19% dan turun lagi menyusut lagi menjadi 7,77% tahun 2019.
Keuntungan Kubu Prabowo
Sedangkan keuntungan yang diperoleh kubu Prabowo, jelasnya, Koalisi Indonesia Maju sekarang mendapatkan tambahan kekuatan Presiden.
“Kalau kita melihat Pemilu 2024 ini kan sebenarnya pertarungan antara tiga Presiden,” terangnya.
Dia memaparkan pertama, di koalisi PDI Perjuangan ada Presiden Megawati Soekarno Putri yang mencalonkan Ganjar Prabowo.
Kemudian, kedua, Presiden Joko Widodo disebut-sebut di dalam Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Subianto.
Dan, ketiga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyo awalnya berada di kubu Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukun Anies Baswedan.
“Nah, dengan bergabungnya SBY ke Koalisi Indonesia Maju, maka sekarang Prabowo mendapatkan dukungan dua Presiden. Saya kira ini pertarungan tiga presiden. Pak SBY, Pak Jokowi dan Ibu Mega”.
“Tadinya Koalisi Perubahan punya Presiden. Sedangkan di Koalisi Indonnesia Maju saya meyakini ada Jokowi di sana. Jadi dua lah di situ. Jadi Koalisi Perubahan ini tadinya ada, sekarang ngga ada Presidennya,” sambung Hendri Satrio.
“Nah, ini menarik juga tuh, akhirnya kekuatannya kan juga jadi bertambah. Tidak perlu soal matahari kembar, ini masalah menang-menangan. Karena kalau udah merapat ke Prabowo, tentunya SBY ingin Prabowo yang menang,” terangnya lagi.
Power Sharing
Sementera itu, soal alasan untuk memenangkan Prabowo, pakar komunikasi politik dari Universitas Pendidikan Indonesia, Karim Suryadi, menilai para pemimpin partai di Koalisi Indonesia Maju tentunya sedang menyusun strategi untuk membagi kekuatan.
Target masing-masing anggota partai adalah bagaimana dapat memenangkan Prabowo di Pilpres 2024 dan memenangkan partai masing-masing di Pileg tahun depan.
“Setelah Demokrat bergabung, yang perlu dipastikan power sharingnya seperti apa. Bagaimana memenangkan koalisi, bagaimana memenangkan partainya,” jelas Karim, dalam program Kompas Petang, Kompas TV Minggu (17/9/2023).
Secara nostalgia, dia mengatakan keputusan SBY ini bisa diibaratkan cinta lama bersemi kembali. Demokrat akan berada di koalisi ini, bukan sekedar mendukung koalisi ini, tapi juga akan menjadi bagian koalisi ini,” terangnya.*
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja Napitupulu
#beritaviral
#beritaterkini