Per Kamis (14/12), ada 45 pengungsi Rohingya yang kembali mendarat di Pantai Kuala Idi Cut, Aceh Timur. Para pengungsi Rohingya kemudian dipindahkan ke Gedung Sport Center. Menurut UNHCR, puluhan pengungsi Rohingya tersebut masuk dalam gelombang kedatangan ke-10 dalam satu bulan terakhir.
Total pengungsi Rohingya di Aceh yaitu 1.608 orang. Dari jumlah tersebut, 140 orang telah bertahan dalam satu tahun terakhir.
Protection Associate United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, Faisal Rahman menyebutkan 2023 menjadi tahun terbanyak pendaratan imigran Rohingya di Aceh.
“Ini gelombang terbanyak setelah Peraturan Presiden (Perpres) keluar,” katanya kepada media, Selasa, 12 Desember 2023.
Faisal memprediksikan ke depan berpotensi masih ada imigran Rohingya yang mendarat. Mengingat siklus pendaratan mereka terjadi di akhir dan awal tahun.
Adat Nelayan di Aceh
Meski kedatangan pengungsi Rohingya mendapatkan banyak penolakan dari sebagian masyarakat, tetapi nelayan Aceh menjunjung tinggi adat turun temurun “panglima laot”. Adat ini mengutamakan yang kesulitan di laut harus ditolong.
Rahmi Fajri seorang nelayan Aceh, hukum adat laut yang disepakati bersama dengan pimpinan adat yang disebut “Panglima Laot”, mengikat para nelayan untuk bantu siapa saja yang kesusahan di laut.
“Di darat kita bermusuhan, tapi ketika di laut kita jadi saudara. Kalau ada musibah, wajib kita tolong. Kalau tidak menolong, ada sanksi adat,” kata Rahmi.
Terkait hal ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut, pengungsi Rohingya yang masuk ke negara lain, terindikasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal itu disampaikan Retno saat menghadiri Global Refugee Forum atau Forum Pengungsi Global (GRF), Rabu (13/12/2023), di Jenewa, Swiss.
“Di dalam GRF saya mengingatkan adanya indikasi kuat para pengungsi, telah menjadi korban tindak pidana perdagangan dan penyelundupan orang (TPPO). Termasuk, ribuan pengungsi yang datang ke Indonesia,” kata Retno Marsudi.
Retno Marsudi menambahkan bahwa perlunya pihak internasional untuk memerangi TPPO.
“Namun, Indonesia tidak dapat menjalankannya sendiri, diperlukan kerja sama erat. Baik di kawasan maupun internasional untuk memerangi TPPO,” ujarnya.
Editor: Dimas Adi Putra/Addinda Zen