Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) salah satu solusi untuk mengatasi terbatasnya jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima.
“Sumber-sumber PNBP yang ada harus dimaksimalkan pemanfaatannya, sehingga tidak ada aset-aset yang tidak berfungsi atau tidak menghasilkan PNBP,” kata Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) I Nyoman Radiarta dalam keterangan persnya, Sabtu (14/1/2023).
Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan PNBP Lingkup BRSDM Tahun 2023, Kamis (12/1/2023), di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, Nyoman mengatakan, nilai aset BRSDM sebesar Rp9,74 triliun merupakan potensi besar bagi BRSDM untuk dapat meningkatkan kinerja serta berkontribusi kepada negara melalui PNBP.
Dikatakannya, pada 2022, realisasi PNBP dan Badan Layanan Umum (BLU) yang dicapai BRSDM sebesar Rp18,321 miliar telah melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp17,737 miliar.
Pada 2023, target PNBP dan BLU BRSDM tersebut lebih ditingkatkan lagi mencapai Rp25,158 miliar dan pada 2024 mencapai Rp31,363 miliar.
“Jadi, sudah saatnya aset-aset yang idle, tidak terpelihara yang disebabkan minimnya anggaran pemeliharaan, dioptimalkan dalam bentuk penggunaan bersama maupun pemanfaatan dengan pihak eksternal dalam koridor yang diperkenankan,” jelasnya.
Di samping itu, PNBP dari layanan pendidikan, pelatihan dan hasil samping kegiatan tugas dan fungsi tetap menjadi core PNBP BRSDM yang spesifik untuk dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat.
“Dengan semangat meningkatkan PNBP BRSDM, target PNBP yang disepakati dalam Rakor ini, harus dikawal baik dengan Sistem Pengendalian Intern, managemen resiko, mengikuti aturan perundangan serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Satker/UPT, Kepala Pusat dan juga Sekretariat,” ucap Nyoman
Nyoman menjelaskan, dengan memanfaatkan aset yang ada di seluruh UPT, dengan pola-pola pemanfaatan yang ada maka tidak perlu ragu dan dikhawatir lagi.
“Kita bilang aset pojok sana sudah dipake Pak, aset yang pojok sana sudah disewakan Pak, sudah tidak ada lagi yang tersisa,” ujar Nyoman.
Kalau itu semua teroptimalisasi secara optimal, kata Nyoman, otomatis sekarang hitung-hitungannya yang masuk ke negara atau PNBP-nya berapa?
“Makanya saya mau periksa satu-persatu UPT bagaimana cara menghitungnya itu. Karena ini saya kira menjadi benchmarking bersama BRSDM untuk kita melihat potensi aset di masing-masing UPT yang tentunya nanti kira-kira kontribusi terhadap PNBP itu berapa?” tambahnya.
Namun demikian, menurut Nyoman, PNBP sebenarnya bukanlah menjadi tujuan utama organisasi yang ia pimpin. Ia mengatakan, pelayanan kepada masyarakat tetap harus diutamakan.
“Makanya selalu saya sampaikan bahwa dari optimalisasi aset yang kita miliki tersebut melalui program-program yang telah kita buat seperti Smart Fisheries Village (Desa Perikanan Cerdas) dan turunannya, ini harusnya ada porsi yang harus kita berikan kepada masyarakat, pembudidaya (ikan), nelayan, dan sebagainya. Nah ini menjadi klaster-klaster plasmanya para UPT, selain juga nantinya ada PNBP,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, sektor kelautan dan perikanan menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun 2022 yang dibuktikan dengan peningkatan PNBP yang mencetak sejarah sebagai PNBP terbesar KKP sejak berdiri tahun 1999. Nilai sementaranya mencapai Rp1,79 triliun.
Editor: Dimas Adi Putra