Policy Fest 2023 akan digelar Sabtu, 17 Juni 2023 mendatang dengan mengusung tema “Think Intergenerational: Bridging the Solutions of Today and Tomorrow”. Melalui tema ini, Policy Fest 2023 mengedepankan situasi kebijakan publik Indonesia yang masih dibatasi sejumlah tantangan. Tiket Policy Fest 2023 dengan kapasitas 500 peserta habis hanya dalam 15 menit.
Sektor kebijakan publik menghadapi masalah kompleks, seperti krisis iklim, pandemi, maupun keamanan dunia maya. Perlu pendekatan yang berwawasan, gesit, dan relevan. Policy Fest 2023 hadir sebagai fasilitas publik Indonesia, terutama generasi muda dalam pemahaman mengenai kebijakan publik.
Policy Fest 2023 akan menghadirkan beberapa narasumber ternama, seperti Rian Ernest, Calon Legislatif DPRD DKI Jakarta dari Partai Golkar, Andre Vincent Wenas, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia. Ada pula, Michael Victor Sianipar, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital, dan narasumber lainnya.
Policy Fest 2023 akan digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, mulai pukul 14.30 WIB-selesai.
Ketenagakerjaan di Indonesia
Gelaran Policy Fest dilatarbelakangi isu krusial terkait ketenagakerjaan di Indonesia. Banyak penduduk yang masih membutuhkan pekerjaan layak. Padahal, ketenagakerjaan masih memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi Indonesia. Ini tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional dan momentum “Indonesia Emas 2045”.
COVID-19 memberikan efek berkepanjangan bagi ketenagakerjaan di Indonesia. Banyak yang kehilangan pekerjaan maupun mengalami pemotongan gaji, imbas dari pandemi. Pada 2020, akibat COVID-19, International Labour Organization (ILO) mencatat, sekitar 4,9 juta pekerja di Indonesia kehilangan pekerjaan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 5,86 persen. Angka ini mengalami kenaikan 0,03 persen dibandingkan bulan Februari 2022. Jawa Barat menjadi provinsi dengan TPT tertinggi yaitu mencapai 5,86 persen.
Angkatan kerja muda merupakan aset penting yang juga perlu dilindungi. Sebagai generasi penerus, angkatan kerja muda perlu akses yang cukup terhadap pekerjaan yang layak dan peluang pengembangan karir. Keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak akan berdampak pada pembangunan nasional di masa depan.
Tahun 2021, diperkirakan ada 3,55 persen kebutuhan tenaga kerja yang akan diisi oleh pekerja berusia 15-19 tahun. Namun, pada 2024, persentasenya menurun menjadi 3,03 persen. Puncak umum pekerja di tahun 2024 diperkirakan akan bergeser ke golongan umur 40-44 tahun dengan persentase 11,50 persen.
Rencana Tenaga Kerja Nasional
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah merilis Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) Jangka Menengah Tahun 2020-2024. RTKN ini merupakan acuan rencana pembangunan ketenagakerjaan, khususnya bagi seluruh instansi pemerintah di pusat dan daerah.
Dalam RTKN disebutkan, ada lima strategi mencapai visi Indonesia 2045. Pertama, melalui pembangunan sumber daya manusia agar menjadi pekerja keras dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kedua, pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
Ketiga, penyederhanaan regulasi, seperti Omnibus Law, UU Cipta Lapangan Kerja, dan UU Pemberdayaan UMKM. Keempat, penyederhanaan birokrasi yang memfokuskan prioritas investasi untuk penciptaan lapangan kerja. Kelima, ketergantungan SDA ke daya saing manufaktur dan jasa modern dengan nilai tambah tinggi.
Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas angkatan kerja sehingga dapat mengisi kesempatan kerja baru.
Ketenagakerjaan dan angkatan kerja muda penting untuk diperhatikan dalam menjaga kestabilan ekonomi dan sosial negara.
Editor: Dimas Adi Putra