Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyatakan, hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP kembali memberikan mandat Ketua Umum PDIP kepada Megawati Soekarnoputri.
Mandat tersebut disampaikannya saat membacakan sikap politik sebagai hasil rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP, di Jakarta, Minggu (26/05/2024).
“Rakernas V PDIP memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan. Untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah,” ujar Puan.
Dalam rakernas itu, kata dia, PDIP mengkaji berbagai persoalan bangsa dan negara yang dinilai mengandung potensi kerawanan. Karena itu langkah mitigasi yang diperlukan harus dicermati agar tidak menciptakan krisis.
Keteguhan Partai
Ia mengatakan, menghadapi masa transisi pemerintahan yang akan berlangsung pada akhir Oktober 2024, sangat diperlukan keteguhan kepemimpinan partai.
“Rakernas memberi kewenangan penuh kepada Megawati untuk menentukan sikap politik PDIP terhadap pemerintahan ke depan,” tegas Puan.
Saat memberikan kata sambutan, Megawati mengatakan bahwa sikap politik PDIP terhadap pemerintahan ke depan harus mendengarkan suara akar rumput. Tujuannya, agar demokrasi terawat dengan sehat.
“Lalu, bagaimana sikap PDIP terhadap pemerintahan ke depan? Tentu harus dicermati dengan saksama. Partai harus mendengarkan semua suara akar rumput, dari yang berteriak-teriak sampai sayup-sayup. PDIP terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat,” ungkapnya.
Menurut Megawati, PDIP merupakan partai politik yang mementingkan kontrol dan penyeimbang (check and balances). Namun, dia tidak menafikan bahwa berpolitik mengandung esensi untuk mendapatkan kekuasaan.
“Hanya bedanya apa, toh? Yaitu strategi dan cara untuk mendapatkan kekuasaanlah yang membedakan kita (PDIP) dengan yang lainnya,” ujar Megawati.