Para elit politik diminta untuk tidak menerapkan radikalisme politik karena berbahaya dan merupakan perilaku politik intoleran yang hanya berorientasi pada tujuan dengan menggunakan segala macam cara, termasuk kekerasan.
Prof. Siti Zuhro, Majelis Profesor Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengatakan ada beberapa gejala munculnya paham radikalisme secara sosiologis di dalam masyarakat.
“Radikalisme muncul sebagai respons penolakan atau perlawanan terhadap kondisi sosial, politik atau ekonomi yang sedang berlangsung,” ujar Siti Juhro, dalam Catatan Awal Tahun 2023: Politik Kebangsaan dan Politik Identitas, Rabu (11/1/2023).
Siti Zuhro yang juga Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Universitas Insan Cita Indonesia ini, menambahkan gejala selanjutnya adalah radikalisme muncul sebagai respons penolakan atau perlawanan terhadap kondisi sosial, politik atau ekonomi yang sedang berlangsung.
Kemudian, menguatnya keyakinan suatu kelompok tentang kebenaran ideologi yang diyakini. Kondisi ini menjadi berbahaya karena mereka menafikan ideologi lain dan tidak mau bertoleransi terhadap perbedaan.
Gejala lain adalah adanya upaya mengganti sistem yang ada secara inkonstitusional (secara paksa) ke arah sistem lain yang sesuai dengan cara pandang dan cara berpikir mereka yang berafiliasi kepada nilai-nilai tertentu, baik agama maupun ideologi lainnya.
4 (Empat) Faktor yang Menumbuh-suburkan Radikalisme Politik di Indonesia
Siti Zuhro mengatakan ada empat faktor yang menumbuh-suburkan radikalisme politik di Indonesia dan perlu dihindari.
1. Adanya pandangan yang menilai bahwa sistem politik dan pemerintahan yang berlaku gagal mewujudkan keadilan dan kemakmuran, sehingga sistemnya perlu diganti dengan sistem yang baru.
2. Tingkat ketimpangan yang masih tinggi. Pada Maret 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,389.
3. Adanya penilaian buruknya etika elit, kinerja parpol dan pemerintah, seperti perilaku Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan perilaku pragmatism.
4. Pengaruh faktor global seperti pengaruh politik di Timur Tengah dan kuatnya serbuan kapitalisme barat.
Dia mengatakan untuk mencegah maraknya radikalisme, edukasi kepada warga adalah hal yang harus dilakukan. Melalui hal tersebut, paham keagamaan disalurkan lewat sarana demokrasi yang sah.
Fakta empiris, ujarnya, menunjukkan bahwa di satu sisi partai Islam semakin kurang mendapat dukungan, di sisi lain kesadaran beragama umat Islam semakin meningkat.
Negara Pancasila adalah Pilihan Tepat dan Final
Pilihan sebagai negara Pancasila merupakan pilihan yang tepat. Oleh karena itu, pilihan terhadap bentuk NKRI merupakan pilihan yang final dan terbaik bagi bangsa yang sangat majemuk.
Dalam negara Pancasila, aspirasi politik Islam untuk menjalankan syariat aga dapat dan sudah terwadahi dengan baik. Hal tersebut, misalnya, tampak dari UU perkawinan dan adanya perbankan serta asuransi syariah.
“Munculnya intoleransi, khususnya berkaitan dengan masalah SARA, bukan dipicu oleh persoalan doktrin agama dan budaya, melainkan lebih karena masih tingginya tingkat kesenjangan ekonomi,” tambah Siti Zuhro.
Meskipun sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (0,391), pada Maret 2018
tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,389.6. Salah satu ketimpangan yang patut mendapat perhatian adalah masalah ketimpangan penguasaan lahan. Dampak dari ketimpangan tersebut sangat dirasakan kaum petani.
“Hal mendesak lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah pentingnya keadilan dalam penegakan hukum. Persepsi bahwa hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah masih jelas terdengar,” ujarnya. *
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv