Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar buka suara soal ketahanan pangan di Indonesia. Sebab itu, dia mendorong pemerintah untuk segera membenahi manajemen stok pangan secara menyeluruh.
Politisi yang akrab disapa Gus Muhaimin dan Cak Imin itu menilai manajemen stok pangan mutlak dibutuhkan agar ketahanan pangan Indonesia dapat terealisasi.
“Memang untuk manajemen stok pangan saat ini masih belum optimal, beras saja sebagai makanan paling pokok kita masih begitu manajemennya, apalagi produk lain seperti kedelai, kacang hijau, kacang tanah, daging,” kata Gus Muhaimin, dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (29/12/2022)
Cak Imin menyatakan, manajemen stok pangan yang buruk kerap menimbulkan ketidaksinkronan data kebutuhan importasi pangan antar Kementerian-Lembaga (K/L). Hal tersebut terjadi karena aturan main pada masing-masing lembaga terkait importasi pangan.
“Yang terjadi selama ini hampir semua Kementerian dan Lembaga punya kebijakan sendiri-sendiri soal pangan, terutama terkait importasi. Kadang Kementerian ‘A’ bilang surplus pangan, Lembaga ‘B’ malah bilang perlu impor,” tutur anggota Komisi I DPR RI itu.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, manajemen stok pangan yang baik akan berimbas pada ketahanan pangan nasional.
Dengan begitu ketersediaan pangan yang cukup dan merata serta akses penduduk terhadap pangan yang mudah bisa terealisasi.
Selain itu, Gus Muhaimin juga mendorong pemerintah untuk mengubah orientasi ketahanan pangan nasional. Menurutnya orientasi ketahanan pangan harus bermuara pada dua hal: Pertama, jaminan ketersediaan pangan.
“Artinya kita tahu seberapa banyak stok pangan kita dengan data yang akurat. Kedua, akses masyarakat mendapatkan pangan harus mudah. Jadi meskipun surplus dan nggak perlu impor, tapi aksesnya sulit yasama saja rakyat akan menjerit,” tukas legislator dapil Jawa Timur VIII ini.
Mengacu pada UU No. 7/2014 tentang Perdagangan dan Perpres No. 71/2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting), Kementerian Perdagangan (Kemendag) diberi tugas dan wewenang untuk menjaga stabilitas harga serta kecukupan ketersediaan bapokting di masyarakat, dalam mendukung pengendalian inflasi, khususnya melalui pengendalian inflasi pangan
Perumusan kebijakan dimaksud memerlukan basis data yang akurat dalam rangka menunjang efektivitas kebijakan yang diterapkan, salah satunya adalah data harga dan stok/pasokan bapokting yang kontinyu dan menyeluruh secara nasional.
Karena itu, Kemendag bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan serta pelaporan data harga dan stok/pasokan bapokting secara harian melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP). Inisiasi pembangunan SP2KP dimulai pada 2010, dan masih terus dikembangkan hingga sekarang.
*
Editor: Erna Sari Ulina Girsang