Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta stakeholder terkait agar berkoordinasi mengendalikan harga beras di seluruh Indonesia.
Stakeholder yang dimaksud adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog dan Kementerian Pertanian (Kementan)
“Jadi permasalahannya beras naik tidak cukup dijawab dengan stok cukup. Karena apa? Masyarakat tentunya bertanya, kalau stok cukup, kenapa naik?’ Kan begitu. Kita harus bisa menjawab pertanyaan masyarakat. Kita harus bisa menjawab fakta yang ditemukan yang dialami masyarakat,” ujar Tomsi.
Hal ini disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (19/2/2024).
Tomsi juga menyoroti soal pembatasan pembelian beras yang diberlakukan di sejumlah ritel modern. Hal ini, menurutnya, mesti menjadi perhatian seluruh stakeholder.
“Dua hal yang dirasakan masyarakat (ini) harus kita jawab,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta instansi terkait agar terus memastikan ketersediaan beras di masyarakat. Semua pihak dapat bekerja optimal dengan langkah-langkah yang konkret, sehingga harga beras menjadi lebih terkendali.
Ia pun menekankan tentang pentingnya menetapkan target dalam bekerja. Dengan begitu, semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan yang ingin dicapai dan jangka waktu yang dibutuhkan.
Sebagai upaya menekan kenaikan harga beras, Tomsi meminta kepada Bapanas agar segera menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Hal ini sekaligus untuk meyakinkan masyarakat bahwa stok beras pemerintah aman dan terkendali.
“Melaksanakan Gerakan Pangan Murah itu di mana? Kapan? Sehingga kepala daerah ini bisa membantu untuk menyosialisasikan dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa stok kita cukup,” jelasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Addinda Zen