Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menanggapi kritikan terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Basuki menegaskan bahwa implementasi Tapera sebaiknya tidak tergesa-gesa jika belum matang dan siap sepenuhnya.
Menurut Basuki, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalokasikan Rp 105 triliun untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang memberikan subsidi bunga perumahan. Di sisi lain, Tapera diproyeksikan baru akan mengumpulkan Rp 50 triliun dalam waktu sepuluh tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi pelaksanaan Tapera dalam kondisi saat ini.
Basuki menyebutkan bahwa peraturan mengenai Tapera sudah disiapkan sejak tahun 2016, tetapi pelaksanaannya direncanakan baru akan dimulai pada tahun 2027. Keputusan ini diambil agar pemerintah dapat memupuk kredibilitas Badan Pengelola Tapera dan membangun kepercayaan publik terhadap program tersebut.
Lebih lanjut, Basuki juga menyatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Termasuk kemungkinan penundaan pelaksanaan Tapera jika ada usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Program Tapera sendiri mendapatkan banyak kritik karena dianggap akan membebani pekerja dan pengusaha dengan iuran wajib. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, besaran iuran Tapera adalah 3 persen dari gaji atau upah, dengan 2,5 persen ditanggung pekerja dan sisanya oleh pemberi kerja.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Basuki menegaskan bahwa jika program Tapera belum siap, tidak ada alasan untuk terburu-buru melaksanakannya. Pemerintah, menurutnya, lebih baik fokus pada program yang sudah berjalan dan terbukti efektif seperti FLPP, sambil terus membenahi dan mematangkan konsep Tapera agar benar-benar siap dilaksanakan di masa mendatang.