Penambahan kuota haji sebanyak 8.000 orang yang diberikan Pemerintah Saudi, ternyata tidak dibarengi dengan penambahan maktab. Hal ini menjadi penyebab tenda jemaah haji Indonesia mengalami overcapacity (kelebihan muatan).
Wakil Ketua Komisi VIII, Diah Pitaloka mengatakan, penambahan maktab itu artinya (penambahan) ruang untuk jemaah haji tinggal di tenda-tenda.
“Karena sistem zonasi di tenda Mina itu sudah tetap. Jadi tidak mungkin misalnya jemaah haji Pakistan itu berkurang tempatnya, (lalu) kita ambil untuk tambahan kuota kita. Itu tidak mungkin,” kata Diah Pitaloka dalam keterangan tertulis yang dikutip, Jumat (30/6/2023).
Diah yang juga Anggota Timwas Haji DPR RI, mengatakan penambahan kuota 8.000 itu distribusinya mengacu pada kloter daerah masing-masing.
“Sehingga tidak bisa ada daerah yang mendapatkan tambahan tenda,” ujar Diah.
Sebelumnya, Diah melakukan pertemuan dengan Dirjen PHU Kemenag RI di Maktab Misi Haji Indonesia di Mina, Makkah, Arab Saudi, Kamis (29/6/2023) waktu setempat.
Menurutnya, karena tidak ada penambahan jumlah tenda untuk jemaah haji Indonesia maka berakibat pada overcapacity. Terjadi kelebihan penghuni dari tenda-tenda yang sudah terpasang (existing).
“Ini yang menyebabkan terjadinya orang itu tidak nyaman bermalam di tenda tersebut,” ujarnya.
Tidur di Luar Tenda
Menurut Diah Pitaloka, itulah alasannya mengapa banyak jemaah haji yang tidur di luar tenda.
“Nah, ini yang menjadi problema. Karena ini bayar masyair (biaya fasilitas Haji) yang diperoleh oleh jemaah Indonesia selama di Armuzna (Arafah,Muzdalifah,Mina),” terangnya.
Kemenag berpikir bahwa itu akan ada penambahan maktab, ternyata tidak ada.
“Nah, ini yang menyebabkan secara kapasitas, secara teknis, secara fasilitas. Ini menjadi permasalahan di tenda,” terangnya.
Dikatakan Diah, karena sudah 2 tahun mengalami Pandemi Covid, fasilitas yang tersedia juga tidak sepenuhnya berjalan rata dan baik.
Ada yang saluran airnya bocor, tapi ada juga beberapa tenda yang saluran airnya itu kecil. Sehingga beberapa tenda mengalami kekurangan air dan beberapa tenda yang mengalami kebocoran.
“Nah, ini yang menurut saya nanti semua fasilitas di Armuzna ini harus dibicarakan secara lebih detail dengan syarikah. Yang menangani persoalan masyair di Armuzna ini. Ini memang persoalan teknis, tapi konsekuensinya bagi Jemaah Haji Indonesia tentu menjadi sangat besar,” ujarnya.
Selain itu, kata Diah, komunikasi dan diplomasi soal perjanjian secara hukum antara Kemenag dengan pengelola masyair, harus lebih detail. Dan, ada perjanjian di atas hitam putih (legal draf).
“Sehingga apabila terjadi hal-hal seperti ini, kita bisa menuntut ganti rugi kepada pengelola maktab. Yang hari ini masih sangat lemah bagi kita untuk memperoleh penggantian,” jelasnya.
Untuk tambahan kuota ke depan, kata Diah, harus dicermati apakah pemerintah Saudi menambahkan kuota dengan fasilitas maktab atau tidak. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang