Home » 6 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Stunting

6 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Stunting

by Agita Maheswari
2 minutes read
6 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Stunting

ESENSI.TV - JAKARTA

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan enam provinsi harus  mengalami kenaikan angka prevalensi stunting pada tahun 2022.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebut enam provinsi itu mengalami kenaikan angka stunting berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022.

Provinsi itu yakni Sulawesi Barat dari 33,8 persen pada tahun 2021 naik menjadi 35 persen pada 2022, Papua dari 29,5 persen naik menjadi 34,6 persen, NTB dari 31,4 persen naik menjadi 32,7 persen.

Kemudian, Papua Barat naik dari 26,2 persen menjadi 30 persen, Sumatera Barat naik dari 23,3 persen menjadi 25,2 persen, dan Kalimantan Timur naik dari 22,8 persen menjadi 23,9 persen.

“Angka tersebut masih melebihi rata-rata angka stunting nasional yang kini sudah 21,6 persen dan ditargetkan menjadi 14 persen pada tahun 2024 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021,” katanya dikutip dari Antara.

Hasto meminta pemerintah daerah terkait agar tidak mengabaikan situasi tersebut, mengingat pada tahun 2035 pemerintah sudah menetapkan semua target yang dituangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tercapai.

Baca Juga  Dorong Institusi Berintegritas, KemenPPPA Wujudkan 100 Persen Pengisian Laporan LHKPN

Jika semakin banyak anak stunting baru yang lahir, kata dia, dikhawatirkan pada tahun 2035 di mana penduduk Indonesia mulai memasuki transisi penuaan demografi, banyak anak muda yang harus menanggung beban lebih banyak.

“Dikhawatirkan Indonesia tidak bisa memetik bonus demografi yang berkualitas sehingga bisa berbahaya dalam pembangunan bangsa di masa depan,” katanya.

Pemerintah daerah dalam mengatasinya, menurut Hasto, perlu memperhatikan penyebab dari meningkatnya angka stunting di daerahnya.

Misalnya, stunting yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, kekurangan protein hewani, anak terkena penyakit berulang akibat tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap atau kondisi lingkungan dan sanitasi yang kotor.

Hasto mengatakan BKKBN dalam mengawal terciptanya keluarga yang berkualitas sudah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk mengawal kesehatan keluarga yang berisiko stunting.

Di dalamnya, juga sudah dihadirkan Aplikasi Elsimil yang bermanfaat untuk mendata setiap kondisi kesehatan calon pengantin yang ingin menikah.

Dengan demikian, segala bentuk anomali seperti calon ibu terkena anemia atau kekurangan gizi bisa diintervensi sebelum anak dilahirkan.

#Beritaviral

#Beritaterkini

 

Editor: Erna Sari Ulina Girsang

 

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life