Permasalahan ketersediaan pupuk subsidi di tingkat petani selama ini merupakan hal klasik. Petani kesulitan memperoleh pupuk disaat musim tanam karena tidak banyak tersedia di pasaran.
“Ini persoalan klasik setiap kali petani butuh pupuk. Belum lagi harganya,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Edward Tannur.
Ia menyampaikan itu dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia dan ID Food di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2023).
Memang betul, kata Edward, dari standar komoditas vital petani itu sudah ada harganya. Tapi kadang-kadang di lapangan itu bisa terjadi miss dalam penyaluran.
“Mereka tahu bahwa pupuk lagi kosong dan sangat dibutuhkan petani maka terjadi permainan harga,” jelasnya.
Petani kata dia, tidak memiliki wawasan atau pengetahuan yang sama tentang barang yang disubsidi pemerintah itu. Untuk itu PT Pupuk Indonesia diminta memberi perhatian terhadap penyaluran penyubur tanah ini. Sehingga penyimpangan dapat lebih diminimalisir.
“Jadi saya harapkan agar pupuk subsidi ini betul-betul bisa dinikmati petani, dalam penyalurannya harus tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. Jangan sampai dikirim ke NTT sebentar sudah dipindahkan ke tempat lain lagi,” pungkasnya.
Ia mengatakan penyimpangan pendistribusian komoditi penybur tanah ini sudah sangat sering terjadi. Namun DPR tidak dapat melakukan penyidikan.
Hanya dapat mengontrol dan menyampaikan adanya laporan penyimpangan ini kepada PT Pupuk Indonesia yang lebih memiliki wewenang.
“Jadi ya Janganlah dianggap remeh. Masih banyak orang susah, orang miskin di daerah-daerah terpencil. Kami sangat berharap sebagai wakil rakyat agar hal-hal yang kami sampaikan bisa mendapat dukungan. Sehingga DPR tidak hanya dikira datang duduk, dengar, diam, duit, ngantuk,” ujarnya. *
#berita viral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang